Page 964 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 AGUSTUS 2020

Setelah dilakukan verifikasi berlapis, BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan data 10,8 juta
rekening calon penerima.
"Kita lakukan lagi penyisiran validasi secara berlapis, yaitu satu orang hanya punya satu rekening.
Rekening banknya harus sama dengan nama pekerja yang terdafrar di BPJS Ketenagakerjaan.
Setelah kita sisir kita dapatkan 10,8 juta," ucap Agus.

Data pemerintah mesti siap Anggota Komisi IX DPR, Saleh Daulay mempertanyakan alasan BPJS
Ketenagakerjaan mencicil data pekerja calon penerima BSU ke Kementerian Ketenagakerjaan.

Ia menduga, pemerintah tidak memiliki kesiapan data untuk menyalurkan BSU yang dianggarkan
senilai Rp 37,87 triliun.

"Ini jangan-jangan enggak siap juga pendataannya, uangnya ada tapi pemerintah enggak siap
datanya. Bagaimana coba?" ujar dia.
Menurut Saleh, semestinya BPJS Ketenagakerjaan tidak membutuhkan waktu lama untuk
memverifikasi data tersebut.

"Kenapa data mesti dicicil seperti ini? Kalau pendataan di BPJS Ketenagakerjaan itu benar, rapi,
tertib kan enggak mesti lama-lama. Memang ada verifikasi, tapi engak mesti lama-lama," tutur
dia.

Ia khawatir, persoalan penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan yang menangani Covid-19
terulang lagi. Saleh mengatakan, penyaluran insentif untuk tenaga kesehatan akhirnya mesti
diperpanjang karena pemerintah sendiri tidak siap.

"Insentif nakes sampai hari ini kan belum selesai maka diperpanjang pemeberian bantuan sampai
bulan Desember, mestinya selesai paling lama Agustus ini. Tapi karena enggak selesai
diperpanjang sampai akhir Desember. Kenapa? Karena enggak siap pemerintah," ucap Saleh.
(*).

963