Page 141 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021
P. 141
PEKERJA MIGRAN DITES PCR DAN DIVAKSIN, JADI BUKTI NEGARA HADIR
JAKARTA - Respons positif Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dengan memberikan
atensi untuk mencarikan solusi bagi para Pekerja Migran Indonesia yang wajib melakukan tes
PCR dan vaksinasi Covid-19 merupakan bukti bahwa negara hadir dan menghormati keberadaan
PMI.
Hal tersebut menjadi bagian dari pernyataan Milenial Muslim Bersatu (MMB) yang disuarakan
Ketua Umum MMB, Khairul Anam.
"Hal tersebut menjadi tambahan bukti, bahwa pemerintah sangat menghargai fungsi, peran dan
keberadaan PMI dalam pembangunan ekonomi negara kita," tambahnya.
Update Corona: Positif 1.691.658 Orang, 1.547.092 Sembuh dan 46.349 Meninggal Berbagi
Kebaikan, DPP Pemuda Perindo Bagikan 300 Paket Sembako di Bekasi "Hanya mungkin selama
ini kita jarang melihat sikap-sikap kenegarawanan seperti itu, sehingga apa yang dilakukan KSP
menjadi terkesan mengistimewakan para PMI," kata Anam.
Tetapi kata Anam, kalau pun KSP memberikan keistimewaan kepada para pekerja migran,
sebenarnya hal itu pun wajar juga. "Bagaimana mungkin negara tidak berterima kasih, dengan
memberi mereka perhatian dan bantuan yang diperlukan, manakala sumbangan mereka untuk
devisa negara pun sangat tinggi?" kata dia.
Anam menyatakan, selama 2020 saja negara telah memperoleh cadangan devisa hingga
Rp159,6 triliun sebagai sumbangan dari aktivitas ekonomi para pekerja migran.
Jadi kata dia, kalau pun pada pernyataannya Moeldoko menegaskan bahwa sewajarnya
pemerintah memberikan perhatian dan dalam istilah Moeldoko, menghamparkan karpet merah
kepada mereka, hal itu masih dalam batas yang sangat wajar.
"Itu juga mencerminkan bagaimana seorang pengemban amanah publik menghormati peran
setiap unsur anak bangsa untuk negara yang sama-sama kita cintai ini," ucap dia.
Yang menarik, kata Anam, adalah bagaimana KSP melakukan bantuan tersebut tidak dalam
bentuk kerja-kerja 'one man show', melainkan dengan menyinkronkan dan melibatkan banyak
pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk Kemenaker, Kemenkes, bahkan pihak perbankan
seperti BNI.
"Pelibatan sebanyak mungkin pemangku kepentingan (stakeholder) sebagaimana yang dilakukan
dalam kasus bantuan untuk para calon PMI ini tidak hanya merupakan terobosan aturan yang
mempermudah para PMI, melainkan juga langkah cerdas menyatukan dan mensinkronisasi
berbagai pemangku kepentingan dalam hal ini," kata Anam.
Sebagaimana diberitakan banyak media massa, dalam pemberian bantuan kepada para calon
PMI tersebut KSP Moeldoko memang melibatkan banyak pemangku kepentingan.
Tidak hanya Kemenaker dan Kemenkes, pigak perankan, dalam hal ini BNI, juga turut terlibat
aktif, sehingga peluang untuk segera tercapainya solusi makin dimungkinkan.
Seperti dinyatakan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Bina Penta) Kemenaker,
Suhartono, meski dalam suasana pandemi, tahun lalu pun Indonesia mengirim sebanyak 114
PMI Nurse dan careworker batch ke-13 ke Jepang. BNI sejak itu terlibat aktif dalam kerja sama
yang difasilitasi pemerintah tersebut.
Saat ini menurut Suhartono, tengah disiapkan pengiriman 274 calon PMI ke Jepang yang
merupakan bagian dari perjanjian Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).
(maf).
140
