Page 168 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021
P. 168
19 tidak membebani calon PMI yang menjadi ujung tombak perolehan devisa negara di luar
negeri.
MOELDOKO DUKUNG TES PCR DAN VAKSINASI PEKERJA MIGRAN, BUKTI
HADIRNYA NEGARA
Jakarta, Respons positif Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dengan memberikan atensi
untuk mencarikan solusi bagi para pekerja migran Indonesia (PMI) yang wajib melakukan tes
PCR dan vaksinasi Covid-19 merupakan bukti bahwa negara hadir dan menghormati keberadaan
PMI. Upaya yang tengah dilakukan KSP itu berdasar keinginan agar biaya tes PCR dan vaksinasi
Covid-19 tidak membebani calon PMI yang menjadi ujung tombak perolehan devisa negara di
luar negeri.
Hal tersebut menjadi bagian dari pernyataan Milenial Muslim Bersatu (MMB) yang disuarakan
Ketua Umum MMB, Khairul Anam.
"Pernyataan Pak Moeldoko yang mewanti-wanti semua pihak agar tidak membebani para calon
Pekerja Migran Indonesia, dan tidak menjadikan biaya tes PCR maupun vaksinasi sebagai area
yang merugikan rakyat kecil, menegaskan concern dan hadirnya negara untuk memuliakan
mereka. Hal tersebut menjadi tambahan bukti bahwa pemerintah sangat menghargai fungsi,
peran dan keberadaan PMI dalam pembangunan ekonomi negara kita," kata Anam melalui
keterangan, Kamis (6/5/2021).
Menurut Anam, sikap KSP yang memberikan perhatian kepada PMI tersebut wajar dilakukan para
pengemban amanah pemerintahan yang sadar akan peran-peran setiap anak bangsa dalam
memberikan pengabdian dan peran serta mereka kepada bangsa. "Hanya mungkin selama ini
kita jarang melihat sikap-sikap kenegarawanan seperti itu, sehingga apa yang dilakukan KSP
menjadi terkesan mengistimewakan para PMI," kata Anam.
Tetapi, kata Anam menambahkan, kalau pun KSP memberikan keistimewaan kepada para
pekerja migran, sebenarnya hal itu pun wajar juga. "Bagaimana mungkin negara tidak berterima
kasih, dengan memberi mereka perhatian dan bantuan yang diperlukan, manakala sumbangan
mereka untuk devisa negara pun sangat tinggi?" kata dia.
Anam menyatakan, selama 2020 saja negara telah memperoleh cadangan devisa hingga Rp
159,6 triliun sebagai sumbangan dari aktivitas ekonomi para pekerja migran. Jadi, kata dia, kalau
pun pada pernyataannya Moeldoko menegaskan bahwa sewajarnya pemerintah memberikan
perhatian dan--dalam istilah Moeldoko--menghamparkan karpet merah kepada mereka, hal itu
masih dalam batas yang sangat wajar.
"Itu juga mencerminkan bagaimana seorang pengemban amanah publik menghormati peran
setiap unsur anak bangsa untuk negara yang sama-sama kita cintai ini," tambah dia.
Yang menarik, kata Anam, adalah bagaimana KSP melakukan bantuan tersebut tidak dalam
bentuk kerja-kerja one man show, melainkan dengan menyinkronkan dan melibatkan banyak
pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk Kemenaker, Kemenkes, bahkan pihak perbankan
seperti BNI.
"Pelibatan sebanyak mungkin pemangku kepentingan (stakeholder) sebagaimana yang dilakukan
dalam kasus bantuan untuk para calon PMI ini tidak hanya merupakan terobosan aturan yang
mempermudah para PMI, melainkan juga langkah cerdas menyatukan dan mensinkronisasi
berbagai pemangku kepentingan dalam hal ini," kata Anam.
167
