Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021
P. 171
Padahal, pada April lalu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia telah menerbitkan surat edaran
yang berisi keharusan perusahaan memberikan THR kepada karyawannya.
Ida Fauziah meminta perusahaan membayarkan tunjangan hari raya (THR) 2021 kepada
karyawan/buruh paling lama tujuh hari sebelum Lebaran.
Hal ini dikatakan Ida pada Virtual Konferensi Pers tentang THR Tahun 2021 di Jakarta, hari Senin,
(12/4/2021).
"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," kata Menaker Ida dilansir dari kemnaker.go.id
Ia mengatakan bahwa pemberian THR merupakan hak bagi pekerja/buruh yang bekerja pada
perusahaan.
"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh," kata dia.
Selain itu, pemberian THR juga sebagai pemenuhan kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam
merayakan hari raya keagamaan.
"Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan
pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan." "Secara khusus, dalam
masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi masyarkat yang
mendorong pertumbuhan ekonomi," lanjutnya.
Dijelaskan Ida, pembayaran THR Keagamaan wajib diberikan kepada pekerja yang telah memiliki
masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.
Selain itu, THR juga diberikan kepada pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan
berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah.
Sementara itu, bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus
menerus.
Namun kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan
masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.
Selanjutnya, dalam SE juga dijelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-
19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai dengan waktu
yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Menaker Ida meminta gubernur dan bupati/wali kota agar memberikan solusi dengan
mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan
yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.
"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan," kata Menaker Ida.
170
