Page 234 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021

PASTIKAN THR KARYAWAN TERBAYARKAN, PEMKOT PAREPARE SIDAK
PERUSAHAAN
PAREPARE, RAKSUL - Pastikan Tunjangan Hari Raya (THR) tenaga kerja terbayarkan, Pemerintah
Kota Parepare melalui Dinas Tenaga Kerja Kota turun melakukan inspeksi mendadak (sidak) di
sejumlah perusahaan.

Langkah ini sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021. Surat itu mewajibkan
pengusaha memberikan THR kepada para pekerja paling lambat tujuh hari sebelum lebaran.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Abd Latif mengatakan, sebanyak tujuh perusahaan yang dipantau
langsung, untuk memastikan pemberian THR bagi para pekerja.

"Sesuai dari Menteri Ketenaga kerjaan dan sesuai surat edaran Gubernur dan Walikota Parepare
terkait dengan pemberian tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di
perusahaan yang bersangkutan. Ini hari 7 perusahaan yang kami datangi, belum ada satupun
yang bermasalah. Semua bersedia memberikan Tunjangan Hari raya Idul Fitri, bahkan sudah
ada yang memberikan lebih awal di tanggal 30 April karena mengingat kepadatan aktivitas yang
dilakukan perusahaan maka dia membayar lebih awal. Ada juga yang membayar bersamaan
dengan gajinya pada tanggal 5 kemarin. Jadi semuanya yang kami kunjungi tidak ada masalah.
Kami bisa pantau bersama tim tidak ada masalah untuk memberikan hak-haknya,"ujar Abd. Latif
kepada awak media di salah satu perusahaan terbesar di Kota Parepare yang berada di Lapadde,
Kamis, (6/5/2021).

Sementara, tambahnya bagi perusahaan yang belum membayarkan, Pemerintah terus
memantau agar melakukan pencairan sesuai aturan yang ada, bahwa 7 hari sebelum lebaran,
pemberian THR sudah harus dibayarkan.

Selain melakukan pemantauan langsung, Dinas Tenaga kerja juga membuka posko pengaduan
di Dinas Tenaga Kerja yang membidangi ketenaga kerjaan. Bagi pekerja yang merasa dirugikan
tentu akan diproses sesuai ketentuan yang ada dengan memberi tindakan berupa sanksi
kurungan dan sanksi administrasi bagi perusahaan.

"Bagi perusahaan yang terdampak pandemi, bisa menunda daripada pembayaran dan akan kita
berikan pernyataan kepada perusahaan tersebut, kapan dia harus bayar untuk memperoleh
haknya daripada pekerja tersebut. selama kita jalan pemantauan belum ada satupun yang akan
menunda atau tidak setuju terkait pemberian THR ini. Jadi posko dibuka sampai lebaran, karena
jangan sampai ada masyarakat yang baru sempat mengadu untuk memperoleh hak-haknya dari
perusahaan itu sendiri,"ujarnya.(*).

233