Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 7 MEI 2021
P. 44

Judul               Ombudsman Awasi Pemberian THR
                Nama Media          Pikiran Rakyat
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         Pg7
                Jurnalis            Satrio Widianto
                Tanggal             2021-05-07 05:10:00
                Ukuran              248x73mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 37.200.000

                News Value          Rp 186.000.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              negative  -  Robert  Na  Endi  Jaweng  (anggota  Ombudsman  RI)  Mulai  pengabaian  kewajiban
              hukum, penundaan ber-larut, dan penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan dan pengawasan
              THR 2021

              neutral - Robert Na Endi Jaweng (anggota Ombudsman RI) Apalagi, sesuai regulasi, perusahaan
              yang masih ter-dampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR tepat
              waktu, diharuskan membuktikan laporan keuangan secara transparan. Juga berunding dengan
              pekerja/buruh serta melaporkan hasil kesepakatan kepada dinas ketenagakerjaan setempat
              negative - Robert Na Endi Jaweng (anggota Ombudsman RI) Ombudsman RI siap menerima dan
              menindaklanjuti  setiap  laporan  yang  ada.  Termasuk  melalui  mekanisme  respons  cepat
              Ombudsman jika laporan itu ada indikasi kedaruratan dan butuh penyelesaian cepat



              Ringkasan
              Ombudsman Republik Indonesia mulai melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian
              Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  2021  bagi  pekerja/buruh.  Potensi  mala  administrasi  bisa  terjadi
              apabila pemerintah tidak mampu melaksanakan ketentuan dalam SE Menteri Ketenagakerjaan
              RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2021. Untuk itu,
              Ombudsman RI mengimbau pemerintah untuk memberikan respons yang jelas terhadap setiap
              pelanggaran  dalam  pelaksanaan  THR  2021.  Salah  satunya  dengan  memperhatikan  hasil
              rekomendasi dan pemeriksaan pengawas, baik internal dan eksternal



              OMBUDSMAN AWASI PEMBERIAN THR

              Ombudsman Republik Indonesia mulai melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemberian
              Tunjangan  Hari  Raya  (THR)  2021  bagi  pekerja/buruh.  Potensi  mala  administrasi  bisa  teijadi
              apabila pemerintah tidak mampu melaksanakan ketentuan dalam SE Menteri Ketenagakerjaan
              RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan 2021.



                                                           43
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49