Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MARET 2021

Ringkasan

Pemerintah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga momentum pertumbuhan
ekonomi nasional di tahun 2021. Salah satunya dengan memberikan dukungan terhadap
sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Ketenagakerjaan.

PEMERINTAH FOKUS PEMULIHAN EKONOMI UMKM DAN
KETENAGAKERJAAN

JAKARTA -- Pemerintah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga momentum
pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2021. Salah satunya dengan memberikan
dukungan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan
Ketenagakerjaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-
19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menyampaikan,
pemerintah telah mengalokasikan anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan
Ekonomi Nasional sebesar 669,4 T. Sektor UMKM dan koperasi mendapatkan anggaran
tambahan, yakni sebesar Rp 186,81 triliun atau naik dari realisasi 2020 sebesar Rp

173,17 triliun.

Sementara itu di sektor UMKM, lanjut Menko Airlangga, pemerintah melakukan perluasan
program pemberian stimulus pada masa pandemi Covid-19. "Terdapat enam stimulus
yang diberikan pemerintah untuk mendukung UMKM dan koperasi, yaitu subsidi bunga
UMKM, bantuan produktif usaha mikro, subsidi imbal jasa penjaminan (IJP), penempatan
dana pada bank umum dan insentif pajak untuk restrukturisasi kredit dan dukungan
lainnya," jelas Airlangga.

Selain itu, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menuturkan,

anggaran PEN tahun 2021 yang naik, khususnya di sektor UMKM ini dikarenakan peran
sentral UMKM bagi PDB Indonesia. "Sektor UMKM berkontribusi sebesar 61 persen bagi
PDB Indonesia. Jumlah UMKM yang terdampak akibat pandemi sebanyak 64,2 juta atau
99 persen dari seluruh usaha yang beroperasi diseluruh Indonesia," ujar Susiwijono.

Hal ini kemudian diikuti dengan fasilitas penunjang pembiayaan UMKM yang
diperpanjang di 2021 sebagai upaya percepatan pemulihan ekonomi. Selain itu, untuk
mendukung peningkatan ekosistem ketenagakerjaan dan penciptaan lapangan kerja,
pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja untuk penciptaan
lapangan kerja dan pembukaan usaha baru. "Salah satu subtansi utama UU Cipta Kerja

ini berhubunagn dengan UMKM, berbagai keberpihakan pemerintah kepada UMKM, yakni
mulai dari kriteria UMKM, pembiayaan bagi UMKM sampai pada hal teknis agar UMKM
mendaptakan Sertifikasi JPH yang tidak dikenakan biaya dan sebagainya," tegas
Susiwijono.

113