Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MARET 2021
P. 142
Ringkasan
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (Binawasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
Haiyani Rumondang mendesak perusahaan mendaftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Perusahaan (WLKP) secara online.
PENDAFTAR WLKP MASIH MINIM, KEMNAKER DESAK PERUSAHAAN DAFTAR
SECARA ONLINE
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (Binawasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
Haiyani Rumondang mendesak perusahaan mendaftar Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Perusahaan (WLKP) secara online.
"Jumlah perusahaan yang menyampaikan wajib lapor ketenagakerjaan online masih
sangat sedikit. Salah satu pekerjaan rumah kita yang mendesak yakni pelaksanaan WLKP
secara daring," katanya.
Dia mengatakan itu saat membuka Temu Teknis Penanggung Jawab Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2021 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (10/3/2021).
Haiyani mengatakan, jumlah perusahaan yang menyampaikan WLKP online masih
sangat sedikit dibandingkan perusahaan yang ada di Indonesia.
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari wajiblapor.kemnaker.go.id hingga Kamis
(11/3/2021) terdapat 344.678 perusahaan yang sudah mendaftar melalui WLKP online.
"Oleh karena itu, kami terus menyosialisasikan dan mengingatkan agar perusahaan-
perusahaan segera melakukan WLKP secara online," katanya dalam keterangan tertulis
yang diterima Kompas.com, Jumat (12/3/20210).
Tak hanya itu, Haiyani menegaskan, ke depan pelaporan secara manual tidak dapat
dilakukan seiring pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan dilakukan secara online
melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker).
Langkah tersebut sesuai kebijakan pemerintah yang mendorong seluruh layanan publik
terintegrasi dalam teknologi Online Single Submission (OSS).
Teknologi OSS ini memungkinkan pengguna jaringan dapat mengakses sumber daya
yang ada hanya dengan satu akun pengguna.
Haiyani menjelaskan, WLKP diperlukan guna memperbarui data perusahaan pada
database Kemnaker, sekaligus memberikan akses kepada perusahaan untuk dapat
menggunakan layanan ketenagakerjaan lainnya yang terintegrasi pada Sisnaker.
141