Page 137 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MARET 2021

supaya sektor produktif bisa didorong agar cepat tumbuh sehingga mereka bisa
membuka peluang lagi agar masyarakat bisa bekerja," ucap Rudy.

Rudy mengatakan selain mengantisipasi secara paralel pihaknya juga mengantisipasi
tenaga kerja terdampak pandemi melalui stimulus atau bantuan bantuan sosial. Salah

satunya dengan mengoptimalkan program kartu prakerja. Program yang sudah berjalan
di tahun 2020 ini dilanjutkan pada tahun 2021 dengan anggaran Rp 20 triliun. Program
ini ditargetkan untuk bisa dijalankan terhadap 5,7 sampai 5,9 juta orang. "Sampai
dengan hari ini kita sudah membuka sampai dengan batch ke-14," imbuh Rudy.

Melalui program kartu prakerja ini pemerintah mendorong tenaga kerja untuk melakukan
reskilling dan upskiliin. Namun pada yang sama pemerintah juga memberikan bantuan
sosial.

Dalam skema program Kartu Prakerja peserta berhak menerima insentif sebesar Rp 3,55

juta. Jumlah ini terbagi dalam 1 juta dari total insentif diberikan kepada penerima dalam
bentuk voucher pelatihan.

Sementara Rp 2,4 juta sisanya digelontorkan secara tunai dan pencairannya dilakukan
selama empat kali. Kemudian, Rp 150 ribu sisanya diberikan saat peserta sudah mengisi
tiga kali survei program. "Sehingga mereka yang terdampak khususnya orang-orang
yang yang ter PHK dan dirumahkan atau pelaku usaha mikro yang terdampak bisa
mendapatkan bantuan sosial untuk mereka menyambung hidup selama pandemi ini,"
ucap Rudy.

Sementara itu bagi peserta kartu pra kerja yang berwirausaha pemerintah juga
mendorong mereka untuk menjalankan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) super mikro.
Dengan fasiltias tersebut bisa menjadi modal usaha awal untuk berwirausaha. "Ini yang
kami sinambungkan sehingga nantinya kita berharap selama sektor tersebut belum
recover, kita bisa menampung mereka menjadi wirausaha dengan memfasilitasi mereka
dengan kredit usaha rakyat," ucap Rudy.

Pemerintah juga menjalankan Undang Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
yang peraturan pelaksanaannya sudah selesai disusun pada 2 Februari 2021.
Implementasi UU Cipta Kerja diharapkan berdampak positif bagi penyerapan tenaga
kerja di tanah air. "Dengan peraturan pelaksanaan yang sudah kami selesaikan itu
nantinya bisa membuat pasar tenaga kerja kembali bergairah," tutur Rudy.

Empat PP yang terkait kluster ketenagakerjaan yaitu PP Nomor 34 tahun 2021 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), PP Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian
Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta
Pemutusan Hubungan Kerja, PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan, dan PP

Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan.

136