Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MARET 2021

Dari sisi alokasi aset, misalnya, porsi saham dan reksadana di Jiwasraya lebih dari 91
persen (31 Desember 2019). Sementara di BPJS Ketenagakerjaan pada 31 Desember
2020 lalu hanya 23,56 persen untuk porsi saham dan reksadana.

"Jadi, kerugian portofolio saham BPJS Ketenagakerjaan masih di atas kertas yang wajar

sebagai risiko investasi, dan bisa kembali untung sejalan dengan membaiknya ekonomi
setelah Pandemi Covid-19. Unrealized loss ini tidak logis dikategorikan sebagai kerugian
hasil manipulasi yang berpotensi pidana. Lebih pada risiko bisnis yang sudah dikalkulasi
dengan baik," tutupnya.

Hingga kini, penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI terhadap BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) belum ada kejelasan hukum.

Tak pelak, hal ini mengundang banyak spekulasi publik. Kini giliran Direktur Eksekutif
Dewan Asosiasi Pelaku Reksa Dana & Investasi Indonesia (APRDI), Mauldy Rauf Makmur

angkat bicara. Dengan tegas dirinya mengatakan, kasus BPJS Ketenagakerjaan dengan
Jiwasraya dan Asabri sangat berbeda. Jiwasraya dan Asabri melanggar dalam
pengelolaan reksadana.

Tak hanya itu, lanjut Mauldy, saham (Jiwasraya dan Asabri red) juga diindikasikan
diinvestasikan pada saham yang berfundamental tidak baik, sehingga pada saat ingin
mencairkan sahamnya tidak bisa diuangkan atau dijual.

"Kalau BPJS Ketenagakerjaan sangat berbeda, karena BPJS Ketenagakerjaan tidak ada
masalah dengan guaranteed return, tidak ada masalah juga dengan pelanggaran
pengelolaan reksadana," tegas Mauldy.

"Yang dimasalahkan dalam kasus BPJS Ketenagakerjaan itu Unrealized Loss (UL). Di
pasar modal itu selalu ada Unrealized Loss. Saya tahu betul BPJS Ketenagakerjaan punya
SOP yang baik dalam memilih Manager Investasi (MI) dan dalam memilih reksadana.
SOP mereka jelas," terang Mauldy.

Contoh, masih kata dia, MI yang ingin menjadi mitra BPJS Ketenagakerjaan tidak
sembarangan, dari Asset Under Management (AUM)- nya saja sudah jelas dipilih.

Lalu produk reksadana mereka dipantau terus, mereka punya alat ukur atau rating
sendiri, jika reksadananya kinerjanya buruk, secara periodik MI-nya bisa dipanggil dan
dievaluasi.

Mauldy menyimpulkan, BPJS Ketenagakerjaan benar-benar prudent dalam melakukan
investasi.

"Semua di pasar modal pasti kena UL, ketika kinerja indeks turun ya pasti kena UL, tapi
kalau kinerja indeks naik lagi maka saham juga akan naik lagi. Kalau UL
dipermasalahkan, ya tidak ada yang berinvestasi di pasar modal," tutupnya.

131