Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MARET 2021
P. 128

PENTOLAN BURUH DIPANGGIL POLISI TERKAIT PELANGGARAN PROKES,
              SIMAK PENJELASAN KOMBES YUSRI

              JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus membenarkan rencana
              pemeriksaan terhadap Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia  (KASBI)

              Nining Elitos (NE) pada Senin (15/3) mendatang.

              Yusri menyebut pemanggilan Nining untuk dimintai keterangan atas dugaan pelanggaran
              protokol kesehatan (Prokes) dalam aksi unjuk rasa pada Senin (8/3) lalu.

              "Ada  undangan  klarifikasi  terhadap  Saudari  NE  hari  Senin  nanti  mengenai  dugaan
              tindakan pelanggaran protokol kesehatan pada saat dia melakukan aksi unjuk rasa," kata
              Yusri saat dikonfirmasi, Jumat (12/3).


              Alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 itu mengatakan dalam pemberitahuan aksi,
              unjuk rasa itu sebenarnya akan dilakukan ke Kementerian Ketenagakerjaan dan DPR RI.

              Namun, pengunjuk rasa tidak malah melakukan long march ke arah istana dan Patung
              Kuda, Jakarta Pusat.

              "Dia long march ke arah istana. Itu 300 orang lebih kalau enggak salah," pungkas Yusri.


              Dalam surat pemanggilan, Nining dijadwalkan diperiksa pukul 10.00 WIB, Senin (15/3)
              mendatang.

              Surat panggilan klarifikasi itu bernomor LP/235/III/YAN.2.5/2021/SPKT PMJ tertanggal
              9 Maret 2021.


              Nining Elitos diduga melanggar Pasal 169 KUHP dan atau Pasal 160 KUHP dan atau Pasal
              93 UU RI Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Kemudian Pasal 216
              KUHP dan atau Pasal 55 ayat 1 KUHP.

              Aksi demonstrasi KASBI sebelumnya berlangsung Senin 8 Maret 20201 lalu, bertepatan
              dengan Hari Perempuan Internasional.


              Selain di depan Gedung Kemenaker dan ILO, massa aksi juga berkumpul di depan Patung
              Kuda  Arjuna  Wijaya.  Mereka  menyuarakan  penolakan  terhadap  Omnibus  Law  dan
              penindasan pada perempuan.

              Mereka  juga  menuntut  UU  Penghapusan  Kekerasan  Seksual  (PKS)  segera  disahkan
              pemerintah dan DPR.

              (cr3/jpnn).










                                                           127
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133