Page 199 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 MARET 2021

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta agar perusahaan-perusahaan
segera melakukan wajib lapor ketenagakerjaan secara online. Pasalnya hingga saat ini,
jumlah perusahaan yang menyampaikan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan

(WLKP) online melalui Sisnaker belum sesuai harapan.

KEMNAKER MINTA PERUSAHAAN SEGERA LAPOR WLKP LEWAT SISNAKER

Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta agar perusahaan-
perusahaan segera melakukan wajib lapor ketenagakerjaan secara online. Pasalnya
hingga saat ini, jumlah perusahaan yang menyampaikan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Perusahaan (WLKP) online melalui Sisnaker belum sesuai harapan.

"Jumlah perusahaan yang menyampaikan wajib lapor ketenagakerjaan online masih
sangat sedikit. Salah satu pekerjaan rumah kita yang mendesak yakni pelaksanaan wajib
lapor ketenagakerjaan secara daring," kata Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binawasnaker dan K3)
Kemnaker, Haiyani Rumondang, Jumat (12/3/2021).

Kata Haiyani, pendaftaran perusahaan melalui portal WLKP tersebut juga ditujukan untuk
memperbaharui data perusahaan pada database Kemnaker, sekaligus memberikan akses
kepada perusahaan untuk dapat menggunakan layanan ketenagakerjaan lainnya yang
terintegrasi pada SISNAKER.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dari wajiblapor.

kemnaker.go.id hingga Kamis (11/3/2021), terdapat 344.678 perusahaan yang sudah
mendaftar melalui WLKP online.

"Jumlah perusahaan yang menyampaikan WLKP melalui online belum seberapa
dibandingkan perusahaan yang ada di Indonesia. Karena itu, kita terus menyosialisasikan
dan mengingatkan agar perusahaan-perusahaan segera melakukan wajib lapor
ketenagakerjaan secara online," ujarnya.

Padahal mudah sekali melakukan pendaftaran perusahaan melalui portal WLKP, maka
secara otomatis akan terdaftar dalam database Kemnaker yang akan digunakan oleh
Pemerintah untuk memberikan pelayanan lebih baik terkait kegiatan ketenagakerjaan
kepada masyarakat umum dan perusahaan.

Seiring pelaksanaan wajib lapor ketenagakerjaan online ini, Haiyani menegaskan ke
depan pelaporan secara manual tidak dapat dilakukan. Langkah ini sesuai kebijakan
pemerintah yang mendorong seluruh layanan publik terintegrasi dalam teknologi Online
Single Submission (OSS).

198