Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020
P. 118
PEMERINTAH SALURKAN BSU TERMIN II KE 11 JUTA PEKERJA
Jakarta - Pemerintah melalui Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
(KPCPEN) kembali menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan anggaran yang dikelola
Kementerian Ketenagakerjaan pada awal Desember 2020.
Penerima manfaat BSU ini mencapai 12,4 juta jiwa dengan total anggaran yang direalisasikan
Rp29,7 triliun.
Pada termin I periode September-Oktober 2020 telah terealisasi sebanyak 98,8 persen. Artinya
sudah 12,2 juta orang yang bantuannya sudah terealisasikan. Sekarang, BSU telah mencapai
tahap V termin II periode November-Desember 2020 yang sudah terealisasi ke 11 juta penerima
manfaat atau 90 persen.
Staf Khusus Kementerian Ketenagakerjaan Reza Hafiz menyebut bantuan ini bertujuan untuk
meringankan beban ekonomi para pekerja sekaligus membantu menggerakkan roda
perekonomian nasional lewat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak pandemi COVID-
19.
"BSU ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga daya beli dan konsumsi para pekerja atau
buruh yang terdampak COVID-19. Pekerja yang menerima upah dan sudah didaftarkan oleh
perusahaannya merupakan para pekerja yang terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan,"
ujar Reza dalam Dialog Produktif dengan tema "Sudah Sampai Mana Implementasi BSU?" yang
diselenggarakan KPCPEN, Kamis (10/12).
Kementerian Ketenagakerjaan, lanjut Reza, telah memvalidasi kriteria penerima manfaat BSU ini
secara teliti dan sahih karena basis datanya adalah BPJS Ketenagakerjaan.
"Kriteria penerima manfaat BSU ini yaitu pekerja anggota aktif jaminan sosial yang dibuktikan
dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sampai Juni 2020, dan memiliki upah/gaji di bawah
Rp5 juta. Selain itu kita menjaga agar prosesnya langsung diterima penerima manfaat, sehingga
BSU ini ditransfer langsung ke rekening yang bersangkutan," terang Reza Hafiz.
Tak sampai di situ, demi menjaga transparansi, Kementerian Ketenagakerjaan telah
menyampaikan pembaruan data penerima tiap minggunya.
"Basis datanya berdasarkan laporan bank. Jadi misalnya bank penyalur dalam satu minggu
menyalurkan 1 juta data penerima manfaat, kita dapat datanya setelah selesai penyalurannya,"
paparnya.
Selain itu upaya-upaya transparansi terus dilakukan melalui proses pengawasan. Realisasi BSU
ini telah diawasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Data penerima manfaat BSU ini tidak kita ubah. Datanya sama seperti yang kami terima dari
BPJS Ketenagakerjaan", tegas Reza Hafiz.
Kementerian Ketenagakerjaan mengharapkan BSU terus berlanjut hingga tahun depan,
mengingat manfaatnya sangat besar dalam menjaga stabilitas perekonomian.
"Tapi kebijakan ini mengikuti keputusan dari KPCPEN, karena ini merupakan diskusi di tingkat
Menteri, juga melihat kondisi ekonomi di tahun depan yang akan berimplikasi pada rancangan
kebijakan dan anggaran. Kementerian Ketenagakerjaan bersiap sebagai pelaksana teknis," tutup
Reza Hafiz.
(fef)
117
