Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020

MENAKER IDA SEBUT TAK BASA BASI KUMPULKAN REKTOR BAHAS UU CIPTA
KERJA
Kementerian Ketenagakerjaan mengundang 106 rektor perguruan tinggi se-Indonesia untuk
melakukan uji sahih Rancangan Peraturan Pelaksanaan (RPP) UU Cipta Kerja di bidang
ketenagakerjaan. Mereka tergabung dalam Forum Rektor Indonesia (FRI) Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan, hal ini merupakan komitmen Pemerintah dalam
menyerap aspirasi berbagai pihak terkait aturan pelaksana UU Cipta Kerja. Sehingga
implementasinya nanti mampu mengakomodir kepentingan banyak pihak.

"Sesuai janji kami dalam rangka menampung masukan/tanggapan maupun saran terhadap
rancangan peraturan pelaksanaan UU Cipta Kerja," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam
sambutannya secara virtual di Jakarta, Senin, 14 Desember 2020.

Ida mengatakan, dalam uji sahih Rancangan Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja ini, para rektor
atau yang mewakili dapat memberikan kontribusi berupa masukan/tanggapan. Maupun, saran
terhadap empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang saat ini sedang dalam penyusunan
dan pembahasan oleh pemerintah.

Keempat RPP tersebut yakni tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Perjanjian Kerja Waktu
Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.
Kemudian, tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan RPP tentang Pengupahan.

Dalam penyusunan dan pembahasan RPP-RPP ini, kata Menaker Ida, pihaknya sudah melibatkan
dengan unsur serikat pekerja, unsur pengusaha dan unsur pemerintah (Tim Tripartit) maupun
dengan stakeholders yang lain.

"Kita juga melibatkan para pakar, akademisi, ILO, World Bank dan Dewan Pengupahan, maupun
pemangku kepentingan yang lainnya. Selain itu kami di Kemenaker juga telah melakukan uji
sahih di beberapa wilayah antara lain Jawa Timur, Bali, Yogyakarta, Gorontalo, Sumatera Utara,
dan beberapa daerah lainnya," kata Ida.

Menaker meyakini, pertemuan dengan FRI ini sangat penting dan strategis sebagai modalitas
kuat Pemerintah untuk terus mengawal keberlangsungan UU Cipta Kerja. Termasuk peraturan
pelaksanaannya, agar sesuai dengan harapan bersama.
"Sekali lagi, forum ini bukan sekadar basa-basi, tapi kami ingin benar-benar mendapatkan
feedback dari bapak dan ibu sekalian," ujarnya.

Menaker Ida menambahkan, Pemerintah juga telah membentuk Tim Independen dalam rangka
serap aspirasi ke daerah-daerah. Yang terdiri atas para ahli dan tokoh nasional perwakilan dari
beberapa sektor utama dalam UU Cipta Kerja untuk duduk dalam Tim Serap Aspirasi.

"Tim aspirasi ini akan menerima masukan dan juga aktif berkomunikasi dengan berbagai pihak
dalam penyusunan RPP dan Perpres," kata Menaker Ida.

Ketua Forum Rektor Indonesia Arif Satria mengatakan, uji sahih merupakan bagian dari proses
untuk mendorong inklusivitas agar publik terlibat dalam formulasi UU dan turunannya, termasuk
PP.

"Kami harap FRI bisa terus terlibat dalam berbagai pasal, bukan hanya pasal yang menyangkut
pasal ketenagakerjaan. Tapi juga pasal lain tentang pertanahan, administrasi, kemudahan
berusaha," kata Arif Satria.

80