Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020
P. 76
"Kami sangat berharap dari para rektor atau yang mewakili, dapat memberikan masukan atau
tanggapan maupun saran terhadap empat RPP yang kami siapkan. Sekali lagi, forum ini bukan
sekedar basa-basi, tapi kami ingin benar-benar mendapatkan feedback dari bapak dan ibu
sekalian," ujar Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui keterangan tertulis, Senin
(14/12/2020).
Ida menambahkan, para rektor dapat memberikan kontribusi berupa masukan/tanggapan
maupun saran terhadap empat RPP yang saat ini sedang dalam penyusunan dan pembahasan
oleh pemerintah.
Keempat RPP tersebut antara lain Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penggunaan Tenaga Kerja
Asing, PP tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat,
serta Pemutusan Hubungan Kerja.
Berikutnya, PP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan PP tentang Pengupahan. Dalam
penyusunan dan pembahasan RPP ini, pihaknya sudah melibatkan Tim Tripartit. Terdiri dari
serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha dan pemerintah maupun dengan stakeholders yang
lain.
"Kita juga melibatkan para pakar, akademisi, ILO, World Bank, Dewan Pengupahan maupun
pemangku kepentingan yang lainnya. Selain itu, kami di Kemenaker juga telah melakukan uji
sahih di beberapa wilayah, antara lain Jawa Timur, Bali, Yogyakarta, Gorontalo, Sumatera Utara,
dan beberapa daerah lainnya," katanya.
Sementara itu, Ketua Forum Rektor Indonesia Arif Satria mengatakan, uji sahih merupakan
bagian dari proses untuk mendorong inklusivitas agar publik terlibat dalam formulasi UU dan
turunannya, termasuk PP.
Arif Satria menyebutkan, dari sekian banyak pasal dalam UU Cipta Kerja, pasal tentang ekosistem
investasi dan kegiatan berusaha mendominasi yakni sebanyak 39,78 persen. Sedangkan
ketenagakerjaan hanya 2,69 persen.
"Sangat kecil dan sangat sedikit sekali, tapi sangat menjadi perhatian publik yang luar biasa
pasal tentang ketenagakerjaan. Orang tak melihat 39 persen maupun 13 persen. Meski porsinya
hanya 2,69 persen, tapi isunya sangat sensitif. Ini artinya publik cinta terhadap isu
ketenagakerjaan," ujar dia.
75
