Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020

Revisi aturan Sementara Ketua Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
(Himsataki) Tegap Harjadmo mengusulkan agar pasal yang mengatur penempatan pekerja
migran ke Saudi harus anggota asosiasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) direvisi, karena tidak
mencerminkan kinerja perusahaan itu sendiri.

Pasal itu direvisi dengan lebih mengutamakan persaingan bisnis yang sehat antar-
asosiasi/organisasi bisnis penempatan pekerja migran, sehingga hanya perusahaan kredibel
yang diizinkan dan bukan sekadar anggota asosiasi dan bayar keanggotaan.

Himsataki sudah mengingatkan hal itu pada Rakor Kemenaker dan BP2MI yang di laksanakan
pada 15-16 September 2020 lalu di Jakarta.

Tata Kelola Perlindungan dan Penempatan calon pekerja migran Indonesia diatur dalam
Kepmenaker No.291/2018 BAB III tentang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
(P3MI) dan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja, pada butir A No.1 Huruf K, berbunyi bahwa
syarat perusahaan penempatan pekerja migran harus memiliki surat/bukti keanggotaan dalam
asosiasi yang ditunjuk sebagai wakil dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

Dalam lingkup penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia, kata Tegap,
semangatnya adalah bagaimana program ini berjalan secara terklaster, transparan, terukur dan
akuntabel.
Persyaratan itu hendaknya direvisi menjadi, P3MI yang akan menempatkan calon Pekerja Migran
Indonesia ke Kerajaan Arab Saudi harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya
melakukan pendaftaran secara daring melalui Siskobp2mi dan mendapatkan rekomendasi dari
BP2MI.

Selanjutnya, memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) yang
masih berlaku, memiliki Izin Visa Services Platform (Enjaz) secara online di sistem MOFA
Kerajaan Arab Saudi di Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di Indonesia.
Selain itu, tidak pernah terlibat dalam permasalahan penempatan pekerja migran Indonesia di
luar prosedur, tidak sedang dikenakan sanksi administratif, menandatangani pakta integritas,
memiliki ISO 9001 yang masih berlaku, memiliki kantor dan sarana prasarana perkantoran sesuai
dengan alamat yang tercantum dalam SIPPTKI, serta memiliki laporan keuangan perusahaan
Tahun 2017 yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Artinya, perusahaan yang diizinkan menempatkan dan melindungi pekerja migran benar-benar
berdasarkan kinerja dan komitmen mengikuti aturan dan kredibel.

73