Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020
P. 72
Judul Carut marut kebijakan pelindungan pekerja migran
Nama Media antaranews.com
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1895032/carut-marut-kebijakan-
pelindungan-pekerja-migran
Jurnalis Erafzon Saptiyulda AS
Tanggal 2020-12-14 20:38:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Netral
Ringkasan
Kebijakan negara dalam melindungi penempatan pekerja migran Indonesia telah diatur dalam
UU No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan ini mengamanatkan
bahwa Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari tindak perdagangan orang, perbudakan,
kekerasan dan perlakuan yang melanggar hak asasi manusia.
CARUT MARUT KEBIJAKAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
Kebijakan negara dalam melindungi penempatan pekerja migran Indonesia telah diatur dalam
UU No.18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Peraturan ini mengamanatkan
bahwa Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari tindak perdagangan orang, perbudakan,
kekerasan dan perlakuan yang melanggar hak asasi manusia.
Selain itu penempatan pekerja migran untuk mewujudkan kesempatan yang sama bagi para
pekerja dalam memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak serta pemerataan
kesempatan kerja sesuai dengan kepentingan nasional. Semuanya itu dilaksanakan secara
terpadu antara pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat sipil.
Namun, dalam praktiknya, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sejalan, bahkan
bertentangan dengan peraturan lainnya, demikian rilis dari Koordinator Peduli Buruh Migran Lily
Pujiati.
Hal itu dapat dilihat dari terbitnya Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
No.9/2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
Padahal dalam UU No.18/2017 mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai biaya
penempatan diatur dengan peraturan kepala badan. Peraturan kepala badan seharusnya
mengatur ketentuan komponen biaya yang termasuk biaya penempatan, bukan justru
menghapuskan biaya penempatan.
71
