Page 75 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 15 DESEMBER 2020
P. 75
Judul Susun RPP Omnibus Law, Kemenaker Libatkan 106 Rektor
Nama Media kompas.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2020/12/14/201400526/susun-rpp-
omnibus-law-kemenaker-libatkan-106-rektor
Jurnalis Ade Miranti Karunia
Tanggal 2020-12-14 20:14:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kami sangat berharap dari para rektor atau
yang mewakili, dapat memberikan masukan atau tanggapan maupun saran terhadap empat RPP
yang kami siapkan. Sekali lagi, forum ini bukan sekedar basa-basi, tapi kami ingin benar-benar
mendapatkan feedback dari bapak dan ibu sekalian
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kita juga melibatkan para pakar, akademisi,
ILO, World Bank, Dewan Pengupahan maupun pemangku kepentingan yang lainnya. Selain itu,
kami di Kemenaker juga telah melakukan uji sahih di beberapa wilayah, antara lain Jawa Timur,
Bali, Yogyakarta, Gorontalo, Sumatera Utara, dan beberapa daerah lainnya
neutral - Arif Satria (Ketua Forum Rektor Indonesia) Sangat kecil dan sangat sedikit sekali, tapi
sangat menjadi perhatian publik yang luar biasa pasal tentang ketenagakerjaan. Orang tak
melihat 39 persen maupun 13 persen. Meski porsinya hanya 2,69 persen, tapi isunya sangat
sensitif. Ini artinya publik cinta terhadap isu ketenagakerjaan
Ringkasan
Kementerian Ketengakerjaan ( Kemenaker ) melibatkan 106 rektor perguruan tinggi se-
Indonesia yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia (FRI) untuk melakukan uji sahih
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai regulasi turunan Omnibus Law Undang-Undang
(UU) Cipta Kerja.
SUSUN RPP OMNIBUS LAW, KEMENAKER LIBATKAN 106 REKTOR
JAKARTA, - Kementerian Ketengakerjaan ( Kemenaker ) melibatkan 106 rektor perguruan tinggi
se-Indonesia yang tergabung dalam Forum Rektor Indonesia (FRI) untuk melakukan uji sahih
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai regulasi turunan Omnibus Law Undang-Undang
(UU) Cipta Kerja.
74
