Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020
P. 107
Menurut data yang dihimpun Kemnaker, dengan bantuan dari rekan-rekan Disnaker Pemda,
hingga 31 Juli 2020 menunjukkan secara total baik pekerja formal maupun informal yang
terdampak COVID-19 di Provinsi Jawa Barat mencapai lebih dari 342.772 orang pekerja.
"Tentu dengan kondisi dan tantangan ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat ini perlu untuk
segera ditindaklanjuti sesegera mungkin agar kita bisa tekan laju dampak Covid-19 ini
kedepannya," kata Menaker Ida saat memberikan arahan konkrit pemulihan ekonomi nasional
di bidang ketenagakerjaan di hadapan Kadisnaker Kab/Kota seluruh Jawa Barat, di Bandung,
Minggubeberapa waktu lalu.
Hingga 31 Juli 2020 menunjukkan secara total baik pekerja formal maupun informal yang
terdampak COVID-19 mencapai lebih dari 3,5 juta orang secara nasional.
Sedangkan dari data yang sudah di cleansing kemnaker dengan BPJS Ketenagakerjaan mencapai
2.146.667 orang yang terdata by name by address .
Data yang sudah cleansing tersebut terdiri dari pekerja formal yang dirumahkan mencapai
1.132.117 orang, sementara pekerja formal yang di-PHK mencapai 383.645 orang. Sedangkan
pekerja sektor informal yang terdampak mencapai 630.905 orang.
Menurut Menaker Ida, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi terkait mitigasi dampak pandemi
di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional berupaya
meringankan beban pekerja ter-PHK melalui berbagai stimulus, termasuk menyalurkan berbagai
bantuan sosial bagi para korban PHK, kartu prakerja serta masifikasi program padat karya dan
kewirausahaan untuk penyerapan tenaga kerja yang terdampak pandemi.
Bahkan kata Menaker Ida, pemerintah akan memberikan stimulus berupa subsidi upah kepada
para pekerja peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang penghasilannya dibawah 5 juta rupiah.
"Subsidi upah diberikan sebesar Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan dan akan diberikan
per dua bulan sekali. Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar
Rp1,2 juta," ungkap Ida.
Menurutnya, dengan adanya stimulus seperti ini, maka daya beli masyarakat akan mulai
meningkat sehingga akan berdampak pada pertumbuhan positif perekonomian Indonesia di
kuartal III dan IV kedepannya.
"Saya mengajak kepada Bapak/Ibu Kadisnaker Kab/Kota untuk bersama sama gotong royong
dan menjaga soliditas moral sosial guna serius dalam penanganan dan pemulihan di sektor
ketenagakerjaan yang ada di Jawa Barat," ungkap Ida.
Sementara itu ditemui di tempat yang sama, Kadisnaker Provinsi Jawa Barat Rachmat Taufik
Garsadi mengungkapkan, kondisi ketenagakerjaan yang ada di Jawa Barat saat ini tingkat angka
pengangguran terbuka di Jawa Barat masih cukup tinggi. Tambah lagi, masih tingginya angka
disparitas UMK di tingkat Kab/Kota, yang berdampak pada minimnya produktivitas dan daya
saing keterampilan yang ada di Jawa Barat.
"Tentu Kami di provinsi meminta bantuan arahan dari pusat dan Bu Menteri agar sarana dan
prasarana pelatihan di Jawa Barat dan permasalahan lainnya dapat diatasi dengan baik," ungkap
Taufik.
(*).
106
