Page 153 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020
P. 153
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan memang pencairan BLT didesain dilakukan
secara bertahap sehingga tidak semua pekerja menerima bersamaan. Pencairan, kata dia, akan
dilakukan kepada minimal 2,5 juta pekerja tiap pekannya.
"Kenapa baru 2,5 juta dulu? Karena kami memiliki prinsip kehati-hatian dan agar tepat sasaran.
Jadi, per batch per pekan akan kami coba naikkan dari 2,5 juta ke 3 juta penerima akan
diupayakan. Artinya, meskipun teman-teman pekerja sudah menyerahkan sesuai dengan syarat
dan kalau sudah tervalidasi, akan secara bertahap. Target akhir September bisa terselesaikan
semua," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.
Lebih lanjut Ida memaparkan dari total 15,7 juta penerima, sudah 13,8 juta yang menyerahkan
nomor reke ning. Nomor rekening yang sudah tervalidasi baru 10,8 juta. Pekerja yang telah
tervalidasi inilah yang tengah diupayakan penyaluran BLT secara bertahap.
"Kalau bertanya kok saya belum menerima. Tanyakan ke HRD perusahaan, apakah sudah
menyerahkan nomor rekeningnya. Kemudian dari 13,8 juta kan harus divalidasi karena bisa saja
nomor rekening yang diserahkan tidak sama dengan yang dipunyainya. Bisa jadi pakai rekening
kakaknya atau saudaranya," ungkap Menteri Ketenagakerjaan.
Rekening yang tidak lolos validasi akan dikembalikan ke perusahaan. Pengembalian itu untuk
proses perbaikan kelengkapan dokumen. Selain itu, masyarakat pun bisa mengecek data
personal ke BP Jamsostek.
"Kami (Kemenaker) hanya menerima data validasi dari BP Jamsostek dan melakukan pengecekan
terakhir. Ketika sudah sesuai akan diserahkan ke bank penyalur untuk ditransfer langsung ke
rekening penerima," pungkasnya.
Selain itu, pekerja yang telah menerima BLT tidak serta-merta bisa mencairkannya. Pekerja yang
tidak menggunakan bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni Mandiri, BRI, BNI, dan
BTN akan butuh waktu lebih lama. "Kalau rekeningnya non-Himbara, mekanisme pengirimannya
sama, tapi masuknya ke rekening jangan-jangan maksimal bisa 5 hari. Itu berkaitan dengan
internal atau urusan manajemen perbankan," ujar Kepala Biro Humas Kementerian
Ketenagakerjaan, Soes Hindharno. (Hld/E-3).
152
