Page 154 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020
P. 154

Judul               Buruh-DPR Sepakati Empat Poin RUU Cipta Kerja, Ini Kata Kadin
                Nama Media          wartaekonomi.co.id
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://www.wartaekonomi.co.id/read301632/buruh-dpr-sepakati-
                                    empat-poin-ruu-cipta-kerja-ini-kata-kadin
                Jurnalis            Redaksi
                Tanggal             2020-08-30 01:29:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif

              Narasumber

              positive  -  Bob  Azam  (Komite  Tetap  Ketenagakerjaan  Kamar  Dagang  dan  Industri  (Kadin)
              Indonesia)  Kesepahaman  ini  wajar-wajar  saja  sebagai  penjaringan  kelompok  masyarakat
              sebagai aspirasi dalam pembentukan Undang-Undang



              Ringkasan

              Kalangan pengusaha menyambut baik empat poin hasil kesepahaman antara serikat buruh dan
              DPR terkait Rancangan Undang Undang Cipta Kerja.



              BURUH-DPR SEPAKATI EMPAT POIN RUU CIPTA KERJA, INI KATA KADIN

              Kalangan pengusaha menyambut baik empat poin hasil kesepahaman antara serikat buruh dan
              DPR  terkait  Rancangan  Undang  Undang  Cipta  Kerja.  Komite  Tetap  Ketenagakerjaan  Kamar
              Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Bob Azam mengatakan, kesepahaman antara buruh dan
              DPR merupakan suatu proses penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembahasan suatu Undang
              Undang.

              Hasil  kesepahaman  ini bahkan  dinilai  Bob  akan mempercepat  pembahasan  RUU  Cipta  Kerja.
              "Kesepahaman ini wajar-wajar saja sebagai penjaringan kelompok masyarakat sebagai aspirasi
              dalam pembentukan Undang-Undang," kata Bob, Sabtu (29/8/2020).

              Bob mengatakan, proses menyerap aspirasi masyarakat oleh DPR tidak hanya dilakukan bersama
              serikat buruh. Pengumpulan aspirasi juga dilakukan oleh pemerintah bersama unsur pengusaha
              dan unsur buruh, melalui tim tripartit yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.

              "Hasilnya telah dirangkum Kementerian Ketenagakerjaan untuk disampaikan kepada DPR," ujar
              Bob.

              Lebih lanjut, Bob mengaku saat ini memang perlu dilakukan transformasi atas Undang-Undang
              Ketenagakerjaan,  sehingga  bisa  menciptakan  lapangan  kerja.  Hal  itu  dilakukan  agar  sektor
              ketenagakerjaan bisa beradaptasi dengan perubahan yang terjadi.

                                                           153
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159