Page 366 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020

Pemerintah pun telah melakukan berbagai kajian dan menghimpun masukan dari berbagai
stakeholders untuk memetakan kekuatan peluang tantangan dan hambatan guna mencapai visi
tersebut.

Persoalaanya tidak mudah. Tercatat masih ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh
Pemerintah Indonesia untuk mencapai visi Indonesia menjadi negara maju dan sejahtera.
Tantangan dihadapi antara lain pertumbuhan ekonomi yang masih rendah, angka pengangguran
masih tinggi, dan perlunya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

Selain itu, perkembangan ekonomi digital dan tren teknologi juga dibutuhkan untuk mengubah
landscape bisnis ke depan, sehingga mempengaruhi peta kebutuhan tenaga kerja dan perubahan
pola hubungan kerja yang semakin dinamis dan fleksibel. Perlunya meningkatkan daya saing
investasi melalui kemudahan berusaha. Lalu, penataan regulasi yang tumpang tindih sehingga
mempengaruhi kecepatan dalam menangkap peluang investasi untuk penciptaan lapangan
pekerjaan dan pengembangan UMKM.

"Berdasarkan pemetaan peluang dan tantangan tersebut selanjutnya melalui metode Omnibus
Law maka dibentuk RUU Cipta kerja yang mengambil beberapa ketentuan dari 79 undang-
undang sektoral dan 1.245 pasal untuk diatur dalam satu induk undang-undang. Dengan
demikian RUU Cipta Kerja diharapkan dapat menghadirkan perubahan struktur ekonomi yang
mampu menggerakkan semua sektor sehingga dapat meningkatkan investasi dan menciptakan
lapangan kerja yang berkualitas," jelas dia dalam webinar di Jakarta, Jumat (28/8/2020).
Menaker Ida mengatakan, RUU Cipta Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang justru
semakin terasa urgensinya ketika Indonesia dihadapkan pada persoalan pandemi Covid-19.
Pandemi sendiri tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, namun juga
terhadap masalah ekonomi dan sosial.

"Antara lain kita bisa melihat turunnya pertumbuhan ekonomi kita kuartal kedua pertumbuhan
ekonomi kita minus terhambatnya produksi dan pemasaran hasil produksi akibat kebijakan
pembatasan sosial yang berskala besar ada beberapa negara yang melakukan lockdown.
Kemudian yang ketiga menurunnya jumlah perusahaan yang mampu melangsungkan usaha dan
memenuhi hak pekerja atau buruh, meningkatnya jumlah pekerja atau buruh yang di rumah kan
atau bahkan mengalami PHK kemudian ini ternyata dampaknya pada sektor UMKM kita juga luar
biasa terhambat aktivitas ekonomi," jelas dia.

" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020 Berdasarkan data
yang telah dihimpun hingga 31 Juli 2020 pandemi Covid-19 telah mengakibatkan lebih dari 3,5
juta orang secara total baik pekerja formal maupun informal yang terdampak. Dari data yang
sudah di cleansing oleh BPJS Ketenagakerjaan mencapai 2,1 juta orang yang terdata by name
by address.

"Pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1,1 juta sementara yang di PHK mencapai 380.000
orang. Sementara itu yang terdampak ini yang terdapat di Kemenaker di luar agar tentu ada di
beberapa Kementerian lain ada 630.000 orang, selain itu juga ada 34.000 calon pekerja migran
yang gagal berangkat dan terpaksa dipulangkan," jelas dia.

Atas kondisi tersebut kehadiran Undang-Undang Cipta kerja diharapkan dapat menjadi landasan
konstitusional negeri dan menciptakan lapangan kerja pasca pasca pandemi. Sehingga
mendorong peluang lapangan pekerjaan baru dan menekan tingkat pengangguran di Tanah Air.

Dwi Aditya Putra Merdeka.com.

365