Page 483 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020
P. 483
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh
Dalam Penanganan Dampak Covid-19.
Syarat di beleid itu adalah pekerja yang mendapat gaji/upah di bawah Rp 5 juta per bulan,
terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, Warga Negara Indonesia yang dibuktikan
dengan Nomor Induk Kependudukan, peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan, dan
memiliki rekening bank yang aktif.
Setelah tahap pertama penyaluran bantuan BPJS atau BLT BPJS tahap pertama, penyaluran
selanjutnya subsidi gaji akan dilakukan bertahap hingga mencapai total penerima 15,7 juta
pekerja.
Ida menargetkan dapat menyalurkan bantuan subsidi gaji Rp 600.000 tahap pertama kepada
total 15,7 juta pekerja, selambat-lambatnya akhir September 2020.
Besaran bantuan subsidi gaji karyawan yang disalurkan adalah setiap tahap (dua bulan) sebesar
Rp 1,2 juta, sehingga total Rp 2,4 juta selama empat bulan.
Subsidi gaji ini diharapkan dapat menjadi stimulus untuk menggerakkan daya beli dan konsumsi
masyarakat di tengah masa pandemi Covid-19.
"Subsidi ini diharapkan mampu menjaga serta meningkatkan daya beli pekerja atau buruh dan
mendongkrak konsumsi sehingga menimbulkan multiplayer effect (efek berlipat ganda) pada
pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujar Ida.
Sebelumnya, Direktur Utama BP Jamsostek berujarm, proses validasi dilakukan tiga tahap untuk
memastikan bantuan pemerintah lewat rekening itu tepat sasaran, bisa membantu pekerja
meningkatkan daya beli, serta mendorong pemulihan ekonomi di tengah pandemi.
Tiga tahap itu, pertama, validasi eksternal melalui kerja sama dengan 127 bank untuk mengecek
validitas nomor rekening peserta calon penerima subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan (subsidi gaji
Rp 600.000).
Kedua, validasi di internal BP Jamsostek dengan mengacu pada kriteria Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan
Pemerintah Berupa Subsidi Gaji bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Covid-19.
Ketiga, validasi internal dengan mengecek kesamaan identitas nomor rekening dan kepesertaan
pekerja di BP Jamsostek.
Dari validasi kedua, hanya 8.177.261 saja yang dinyatakan valid. Sementara 1.155.125 data
pekerja dinyatakan tidak valid untuk subsidi gaji karyawan.
"Dari yang tidak valid tersebut, ada beberapa kita drop karena di luar kriteria Permenaker," ujar
Agus.
Sampai dengan Rabu (26/8/2020), total nomor rekening yang diterima BP Jamsostek mencapai
13,8 juta. Dari jumlah Bantuan Subsidi Upah tersebut, data nomor rekening tervalidasi mencapai
10,8 juta data sebagai penerima BLT BPJS.
.
482