Page 492 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2020

BERTEMU KETUA MPR RI, AKTIVIS BURUH SAMPAIKAN ASPIRASI TERKAIT RUU
CIPTA KERJA
, JAKARTA - Aktivis buruh yang merupakan perwakilan Tim Teknis RUU Cipta Kerja (Ciptaker)
bertemu Ketua MPR RI Bambang Soesatyo pada Rabu (26/8) lalu.

Mereka terdiri dari 4 konfederasi Serikat Buruh yaitu KSPSI, KSBSI, KSPN, KSARBUMUSI dan 2
Federasi Serikat pekerja Perkebunan Nusantara dan Perkayuan dan Kehutanan Indonesia yang
bergabung mewakili 39 Federasi terbesar organisasi serikat pekerja buruh.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan buruh menyampaikan kepada Ketua MPR RI agar hak-
hak pekerja buruh tetap diperhatikan sesuai semangat UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan. Selain itu, pembahasan RUU Cipta Kerja diharapkan dapat berlangsung secara
terbuka di Badan Legislasi DPR RI.

"Setelah kami mendatangi pimpinan DPR RI, maka giliran kami bertemu temui Mas Bambang
Ketua MPR RI. Kami tetap membangun dialog sosial dengan semangat membawa aspirasi
kawan-kawan buruh agar menjadi perhatian saat pembahasannya di parlemen," kata anggota
Tim Teknis Tripartit RUU Ciptaker Klaster Ketenagakerjaan mewakili unsur Buruh, Arnod Sihite
dalam keterangan persnya, Jumat (28/8).

Lebih lanjut, Wasekjend DPP KSPSI pimpinan Yorrys Raweyai itu mengatakan aspirasi
kepentingan buruh yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan RUU Ciptaker misalnya isu
upah, Outsourcing, dan PHK (pemutusan hubungan kerja), pasangon agar tetap dipertahankan.
Semangatnya harus sesuai dengan UU Nomro 13 Tahun 2003 atau lebih baik dari situ," tegas
Arnod.

Selain itu, dia juga meminta kepada DPR RI agar kualitas tenaga kerja Indonesia dapat terus
ditingkatkan termasuk melalui kebijakan anggaran pelatihan sehingga angkatan kerja Indonesia
dapat terserap dengan baik di pasar kerja.
Menurut anggota LKS Tripartitnas tersebut, dengan keahlian yang dimiliki pekerja buruh akan
memiliki daya saing sehingga dapat lebih produktif dan tentu saja berdampak bukan saja pada
peningkatan kualitas diri dan kerja tetapi juga ikut memberi kontribusi pada upaya penyehatan
dunia usaha.
Sampai saat ini, kata dia, terdapat 70 persen pekerja buruh Indonesia dengan tingkat pendidikan
SD dan SMP yang bekerja di sektor padat karya dan pekerja sektor informal. "Ini menjadi catatan
kami yang harus diberi perhatian dalam pembahasan RUU Ciptaker," katanya.

Dia dan segenap aktivis buruh juga berharap agar Indonesia bisa segera keluar dari krisis
kesehatan terkait pendemi Covid-19 dan krisis ekonomi karena terjadi pelambatan di berbagai
sektor.

Arnod berharap kehadiran RUU Ciptaker dapat berpihak kepentingan pekerja buruh dan
kepentingan nasional pada umumnya yakni mempercepat bangsa ini keluar dari krisis-krisis yang
dihadapi saat ini.

"Kami ingin agar dunia usaha bisa bergerak lebih baik lagi dan itu tentu salah satu faktor
pentingnya adalah hadirnya RUU Ciptaker yang bukan saja mengakomodasi kepentingan buruh
tetapi juga memberi kenyamanan dan kepastian pada para pelaku usaha," ujar Ketua Umum FSP
PPMI SPSI tersebut.

(fri/jpnn).

491