Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MEI 2021

ANTISIPASI KEPULANGAN PMI, KEMNAKER KOORDINASI DENGAN 12
PERWAKILAN RI
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menyiapkan berbagai
langkah strategis guna mengantisipasi kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari negara
penempatan, terutama selama pandemi COVID-19 di daerah perbatasan dan basis PMI.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan pemerintah pusat bersama
pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengurus kepulangan PMI dalam
hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah,
sebagaimana aturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (UU PPMI).

"Sejak 23 Maret 2020 lalu, Kemnaker telah berkoordinasi dengan Kemenkes, permohonan
pemeriksaan kesehatan di debarkasi bagi PMI pulang. Surat ditindaklanjuti dengan SE Dirjen
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ke seluruh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) pada 27
Maret," kata Ida dalam keterangan tertulis, Senin (24/5/2021).

Adapun langkah Kemnaker untuk melindungi PMI, di antaranya menjalin koordinasi dengan pihak
Ketenagakerjaan di 12 Perwakilan RI untuk mengimbau PMI yang akan kembali ke Indonesia
agar melaporkan kepulangannya secara daring atau luring "Kami juga berkoordinasi dengan
BP2MI untuk penanganan saat kedatangan dan kepulangan ke daerah asal, agar kordinasi
dengan Dinas Ketenagakerjaan," imbuhnya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR di
Komplek Parlemen Senayan, Jakarta.

Selain itu, Kemnaker juga telah berkoordinasi dengan seluruh Kadisnaker di tingkat
provinsi/kabupaten/kota untuk mendata kepulangan/pemulangan PMI, memonitor kondisi PMI
yang melibatkan Dinas Kesehatan, dan memberikan imbauan kepada PMI agar mendaftarkan
diri dalam program pemberdayaan.

Tidak hanya itu, Ida menyebut pihaknya juga memberikan bantuan berupa bahan pokok kepada
PMI yang terdampak pandemi di negara-negara penempatan, serta mengalokasikan program
perluasan kesempatan kerja bagi pekerja dan calon pekerja dan anggota keluarganya.

"Bantuan tersebut berupa program padat karya infrastruktur, pada karya produktif, inkubasi
bisnis, teknologi tepat guna (TTG), dan tenaga kerja mandiri (TKM), " pungkasnya.

Dalam raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR, Felly Esthelita Runtuwene tersebut, Ida
menegaskan Kemnaker telah memberikan bantuan dana kepada Disnaker untuk pemulangan
warganya ke daerah asal.

"Kemnaker juga menugaskan Satgas PPMI (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) di debarkasi
untuk memantau kedatangan PMI (Disnaker Kepri, Batam, Jatim dan Sanggau)," tandasnya.

28