Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MEI 2021
P. 27

"Pengangguran  terbuka  kita  dibandingkan  Agustus  2020  menurun,  Agustus  2020,  akibat
              pandemi pengangguran kita 9,7 juta. Alhamdulillah dengan segala cara kita bisa menurunkan
              pengangguran kita berkurang 950 ribu," kata Menaker Ida.

              Ida mengatakan, pernyataannya ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk
              usia kerja Indonesia pada Februari 2021 berjumlah 205,36 juta.

              Dari jumlah tersebut, sebanyak 139,81 juta atau 68,08 persen adalah angkatan kerja.

              Dengan rincian 131,06 juta atau 93,74 persen berstatus bekerja dan 8,75 juta atau 6,26 persen
              berstatus penganggur terbuka.

              Sebanyak 59,62 persen berstatus pekerja informal dan sebagian besar berpendidikan maksimal
              SD ke bawah (40,38 persen).

              Namun  demikian,  tingkat  pengangguran  tertinggi  justru  berpendidikan  SMK  sebanyak  11,45
              persen, diikuti SMA (8,55 persen), universitas (6,97 persen) dan diploma (6,61 persen).

              Sementara tingkat pengangguran berpendidikan SMP hanya 5,87 persen dan maksimal SD hanya
              3,13 persen.

              Menaker Ida berujar pihaknya di Kemnaker telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi
              ketidakcocokan  antara  kebutuhan  industri  dan  kemampuan  pekerja,  yaitu  transformasi  balai
              latihan kerja (BLK) dan link and match ketenagakerjaan.

              Dua Kebijakan Kemnaker untuk mengatasi mismatch ketenagakerjaan tahun 2020-2024 yaitu
              yang pertama transformasi Balai Latihan Kerja dengan arah kebijakan mengubah secara total
              BLK  sebagai  Balai  Pelatihan  Vokasi  yang  menjadi  pusat  pengembangan  kompetensi  dan
              produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan intenasional.

              Transformasi  BLK  dilakukan  dengan  reformasi  kelembagaan,  sampai  reorientasi  SDM  untuk
              meningkatkan kualitas layanan BLK.
              "Kita optimalkan potensi kapasitas latih UPTP, UPTD, dan BLK Komunitas kepada 483.991 orang
              per tahun, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dengan sebaran di
              seluruh Indonesia," ujar Menaker Ida.

              Kebijakan yang kedua yaitu Link and Match Ketenagakerjaan dengan arah kebijakan membangun
              integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang
              utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja.

              "Kita terapkan strategi mengintegrasikan sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, yaitu
              pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia indsutri (DuDi)," kata Menaker Ida.

              Dalam  rangka  mendukung  sertifikasi  kompetensi  lulusan  pendididkan  dan  pelatihan  vokasi,
              terdapat pula 1.925 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari Badan
              Nasional  Sertifikasi  Profesi  (BNSP)  yang  siap  melaksanakan  sertifikasi  bagi  tenaga  kerja  di
              seluruh Indonesia.


              Raker yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Esthelita Runtuwene ini membahas evaluasi
              link and match Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan kebutuhan daerah, Pelindungan Jaminan
              Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

              Raker tersebut juga membahas penanganan kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan strategi
              kesiapan  dan  penanganan  kembalinya  PMI  dari  negara  penempatan,  khususnya  pada  masa
              Pandemi Covid-19 di daerah perbatasan dan basis Pekerja Migran Indonesia (PMI).


                                                           26
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32