Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 MEI 2021
P. 95
"Ada 6 permasalahan sekurang-kurangnya terkait dengan tata kelola dalam implementasi
jaminan sosial pekerja migran Indonesia. Yang pertama belum ter- cover- nya perlindungan bagi
PMI yang mengalami kecelakaan kerja dan membutuhkan perawatan di negara penempatan,"
kata Menaker dalam Raker bersama Komisi IX DPR RI, secara virtual, Senin (24/5/2021).
Kemudian, masalah kedua terkait manfaat JKK dan JKM yang belum sejalan dengan PP 82 Tahun
2019 tentang perubahan atas PP No 44 tahun 2015 tentang penyelenggaraan program JKK dan
JKM.
Padahal sudah jelas dalam PP 82 Tahun 2019, menghimpun terkait manfaat program JKK
sebelum dan setelah bekerja, perlindungan atas risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan
kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau
sebaliknya.
Atau perawatan dan pengobatan bagi pekerja migran yang terkena penyakit di lingkungan kerja,
penggantian biaya pengangkutan santunan cacat, santunan kematian akibat kecelakaan kerja.
Kemudian manfaat program JKK selama bekerja mulai dari penggantian biaya pengangkutan ke
rumah sakit, santunan cacat, santunan kematian, santunan berkala bantuan bagi PMI yang di
PHK.
Tidak hanya itu, perlunya ada penggantian biaya tiket pesawat bagi pekerja migran yang
mengalami kecelakaan, biaya rehabilitasi, beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja bagi dua
anak PMI, kerugian atas tindakan pihak lain selama pulang dan resiko gagal ditempatkan bukan
karena kesalahan pekerja migran.
"Ini manfaat program JKK," imbuh Menaker .
Selanjutnya, Menaker Ida juga menyebutkan manfaat JKM bagi pekerja migran, diantaranya
jaminan kematian manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika meninggal dunia
bukan akibat kecelakaan kerja, santunan kematian dan pemakaman meliputi selama bekerja dan
sebelum dan setelah bekerja dan beasiswa 2 anak PMI.
Menaker melanjutkan, permasalahan ketiga, adanya persyaratan lain dalam pengajuan klaim di
luar persyaratan yang sudah diatur dalam Permenaker 18 tahun 2018 tentang Jamsostek PMI.
Keempat, belum adanya bantuan bagi anak PMI yang belum memasuki jenjang pendidikan, dan
orang tuanya apabila mengalami cacat total atau meninggal dunia. Kelima, terbatasnya akses
bagi PMI yang akan melakukan perpanjangan kepesertaan dari negara penempatan dalam
pembayaran iuran.
"Keenam, pengajuan klaim masih bersifat manual sehingga kesulitan dalam mengetahui
kemajuan klaimnya," ujar Menaker Ida.
Demikian, untuk menyelesaikan 6 permasalahan tata kelola tersebut, Kemnaker akan melakukan
dua hal. Pertama, mendorong Pelaksanaan Pasal 29 ayat (4) Undang undang Nomor 18 tahun
2017 mengenai Kerjasama antar BPJS Ketenagakerjaan dengan Lembaga Pemerintah dan/atau
Swasta untuk mengcover risiko yang belum/tidak bisa dicakup oleh BPJS Ketenagakerjaan.
"Kedua, mendorong BPJS Ketenagakerjaan untuk menyusun action plan dalam
mengimplementasikan peraturan menteri ketenagakerjaan tentang jaminan sosial bagi PMI,
serta Pelaksanaan Pelaporan sesuai Pasal 38 Permenaker No. 18 Tahun 2018, sebagai dasar
Evaluasi pelaksanaan Jaminan sosial bagi PMI," pungkasnya.
94
