Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 FEBRUARI 2021
P. 65

PEKERJAKAN DISABILITAS, PENGUSAHA BERHARAP PEMERINTAH REALISASIKAN
              INSENTIF
              JAKARTA, - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani berharap,
              pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perusahaan
              yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas .

              Hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016, tentang Penyandang
              Disabilitas .

              "Di  dalam  UU  Nomor  8  Tahun  2016  telah  diatur  insentif  yang  seharusnya  diberikan  oleh
              pemerintah kepada perusahaan yang telah mempekerjakan pekerja disabilitas. Oleh karena itu,
              dalam kesempatan ini kami berharap kepada pemerintah untuk mengambil langkah-langkah,
              untuk  dapat  merealisasikan  ketentuan  tersebut,"  katanya  dalam  diskusi  virtual,  Rabu
              (24/2/2021).

              Sebagai contoh, Amerika Serikat (AS) sebut Hariyadi. Di sana, banyak perusahaan mendapatkan
              insentif dari pemerintah berupa relaksasi perpajakan.

              "Banyak  negara  yang  mendorong  para  pengusaha  untuk  menerapkan  kebijakan  kesetaraan
              inklusifitas  ini  dengan  memberikan  insentif-insentif.  Di  Amerika  Serikat,  terdapat  work
              opportunity tax credit," ujarnya.

              "Yaitu tax credit untuk perusahaan yang mempekerjakan pegawai dengan kualifikasi tertentu,
              salah satunya adalah disabilitas. Terdapat juga disabilitas akses kredit. Yaitu, kredit untuk usaha
              kecil  yang  mengeluarkan  biaya  tertentu  dalam  rangka  memberi  akses  kepada  disabilitas,"
              sambungnya.

              Negara  lainnya  yang  mendapatkan  insentif  dari  mempekerjakan  disabilitas  adalah  China,
              Malaysia, dan Singapura. Berupa pemberian tax deduction.

              "Ini adalah contoh kecil apa yang sudah dilakukan perusahaan-perusahaan. Dan contoh lain
              dalam upaya membangun iklim yang akseleratif untuk pembangunan tenaga kerja inklusif," kata
              Hariyadi.

              Sebelumnya,  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah  berharap  agar  semua  perusahaan  baik
              swasta,  BUMN  dan  BUMD,  dapat  terus  memberikan  kesempatan  kerja  bagi  penyandang
              disabilitas di masa pandemi ini.
              Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk usia kerja
              penyandang disabilitas sebanyak 17,74 juta orang.

              Sementara itu yang masuk ke angkatan kerja ada sebanyak 7,8 juta orang yang berarti Tingkat
              Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) penyandang disabilitas hanya sekitar 44 persen, jauh di bawah
              angka TPAK Nasional yang sebesar 69 persen.

              Sedangkan, jumlah penyandang disabilitas yang bekerja sebanyak 7,57 juta orang dan jumlah
              pengangguran  terbuka  penyandang  disabilitas  sebesar  247.000  orang  dengan  Tingkat
              Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3 persen.

              .







                                                           64
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70