Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2020
P. 117
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Tangerang Selatan Sukanta menjelaskan, pihaknya sudah
melakukan rapat koordinasi pembahasan UMK bersama Dewan Pengupahan Kota.
Dalam rapat tersebut, serikat buruh mengusulkan adanya kenaikan upah seperti tahun
sebelumnya, yakni sebesar 8,51 persen.
"Sudah kami sampaikan usulan ke Provinsi. Intinya sebetulnya kami berharap begini. Buruh
minta kenaikkan 8,51 persen," ujarnya saat dihubungi, Senin (16/11/2020).
Sementara pihak asosiasi pengusaha, kata Sukanta, mengusulkan besaran UMK Tangerang
Selatan tetap seperti 2020 atau tidak mengalami kenaikan.
"Perusahaan nol (tidak naik) sama seperti tahun 2020, maunya begitu," ungkapnya.
Namun, Sukanta menegaskan bahwa keputusan terkait besaran UMK 2021 tetap menjadi
wewenang Gubernur Provinsi Banten.
Pemerintah Kota hanya menghimpun usulan dan masukkan dalam rapat di dewan pengupahan
kota. Kemudian mengirimkannya ke tingkat provinsi.
"Nanti mau dinaikkan atau tidak itu kewenangan gubernur. Diumumkan tanggal 21 November,"
kata Sukanta.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan untuk tidak
menaikkan upah minimum tahun depan.
Ini artinya upah minimum 2021 sama dengan upah minimum tahun ini.
Keputusan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/11/HK.04/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 pada Masa Pandemi Covid-19.
Surat itu juga memerintahkan para gubernur di 34 provinsi seluruh Indonesia untuk
mengumumkan besaran UMP di masing-masing daerahnya secara serentak pada 1 November
2020.
Sementara untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK, diumumkan bupati/wali kota
selambat-lambatnya pada 21 November 2020.
"Kami minta UMP 2021 sama dengan UMP 2020," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah seperti dikutip pada Minggu (1/11/2020).
Ida menegaskan, yang menetapkan UMP di setiap daerah ialah para gubernur.
Kemnaker hanya meminta agar besaran UMP menyesuaikan kondisi saat ini dengan beberapa
latar belakang, salah satunya kemerosotan perekonomian nasional.
116
