Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2020

Hingga saat ini, sudah ada 24 Rancangan PP (RPP) yang telah diselesaikan pembahasannya
dengan semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait, dan akan terus dikebut untuk
merampungkan sisanya dengan melakukan pembahasan bersama semua K/L pada pekan ini.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso menyatakan
bahwa selain 24 RPP tersebut (atau sisanya ada 16 RPP), saat ini sudah ada draf awal RPP nya,
namun sedang dalam tahap sinkronisasi antar K/L. Pihaknya terus mengoordinasikan bersama
K/L yang menjadi penanggung jawab RPP atau RPerpres tersebut, untuk mempercepat proses
sinkronisasi dan penyelesaian RPP ini.

"Kami terus mendorong percepatan penyelesaian RPP di internal pemerintah agar segera dapat
diunggah di Portal Resmi UU Cipta Kerja (https://uu-ciptakerja.go.id), supaya masyarakat dapat
segera mengakses dan mengunduh draf RPP, sehingga dapat segera memberikan masukan dan
usulan atas substansi RPP tersebut," ungkap Susiwijono di Jakarta, Senin (16/11).

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa Pemerintah mengundang dan membuka ruang partisipasi
publik yang seluas-luasnya dalam penyusunan dan perumusan RPP dan RPerpres turunan UU
Cipta Kerja, dengan menyediakan akses secara fisik di Posko Cipta Kerja (d/a Kantor Kemenko
Perekonomian di Gedung Pos Besar Lantai 6, Jl. Lap. Banteng Utara No.1 Jakpus), dan akses
secara daring melalui Portal Resmi UU Cipta Kerja.

Pemerintah berharap dengan penyediaan akses yang mudah kepada masyarakat, baik akses
secara fisik maupun secara daring, akan memudahkan dan lebih mendorong masyarakat untuk
dapat memberikan masukan terhadap substansi dan materi RPP dan RPerpres turunan UU Cipta
Kerja.

Selain itu, pemerintah juga menegaskan perlunya masyarakat untuk lebih aktif memberikan
masukan, karena justru di aturan tingkat PP dan Perpres inilah yang nanti akan mengatur lebih
lanjut berbagai norma aturan yang sudah ditetapkan di dalam UU Cipta Kerja, yang menguraikan
lebih detail dan lebih lengkap, untuk menjadi dasar dalam pelaksanaan operasional seluruh
ketentuan yang diatur di dalam UU Cipta Kerja.
Sosialisasi dan Konsultasi Publik Dengan sudah selesainya sebagian besar RPP dan RPerpres
turunan UU Cipta Kerja tersebut, selain menyediakan akses dan mengundang seluruh komponen
masyarakat untuk memberikan masukan. Pemerintah juga akan segera melakukan sosialisasi
dan konsultasi publik, dengan menyiapkan acara sosialisasi di berbagai wilayah di seluruh
Indonesia.

Program sosialisasi dan konsultasi publik ini akan menggandeng seluruh K/L yang menjadi
penanggung jawab teknis dari semua sektor di UU Cipta Kerja, Pemerintah Daerah, semua
Asosiasi Usaha, Serikat Pekerja, para Ahli dan Praktisi terkait, seluruh media dan para Akademisi
di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia, serta semua komponen masyarakat yang diharapkan
akan memberikan masukan substansi RPP dan RPerpres turunan UU Cipta Kerja.

"Pemerintah menyiapkan program sosialisasi dan konsultasi publik atas semua RPP dan RPerpres
turunan UU Cipta Kerja, guna memberikan pemahaman yang jelas dan lengkap kepada
masyarakat, supaya masyarakat yang akan memberikan masukan sudah memahami terlebih
dahulu substansinya, sehingga masukan yang diberikan bisa lebih fokus dan substantif," tutup
Susiwijono.

[idr] Sosialisasi dan Konsultasi Publik.

163