Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2020
P. 166
"Kami terus mendorong percepatan penyelesaian RPP di internal Pemerintah agar segera dapat
diunggah di portal resmi UU Cipta Kerja supaya masyarakat dapat segera mengakses dan
mengunduh draf RPP sehingga dapat segera memberikan masukan dan usulan atas substansi
RPP tersebut," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono
Moegiarso dalam keterangannya, Ahad, 15 November 2020.
Hingga akhir pekan lalu, terdapat 24 RPP yang telah selesai dibahas oleh seluruh kementerian
dan lembaga. Sisanya masih dalam tahap sinkronisasi.
Susiwijono mengatakan pemerintah membuka ruang partisipasi publik untuk terlibat dalam
penyusunan dan perumusan RPP dan rancangan Perpres turunan UU Cipta Kerja. Pemerintah
menyediakan akses secara fisik di Posko Cipta Kerja di Gedung Pos Besar Jakarta Pusat dan
akses secara daring melalui uu-ciptakerja.go.id.
Menurut Susiwijono, pemerintah berharap penyediaan akses ini akan memudahkan masyarakat
memberi masukan terhadap substansi dan materi aturan turunan dari undang-undang sapu
jagat. Di samping menyediakan akses masukan penyusunan aturan turunan, pemerintah
mengklaim bakal melakukan sosialisasi dan konsultasi publik terkait bakal beleid tersebut di
berbagai wilayah.
"Pemerintah menyiapkan program sosialisasi dan konsultasi publik atas semua RPP dan RPerpres
turunan UU Cipta Kerja, guna memberikan pemahaman yang jelas dan lengkap kepada
masyarakat," tutur Susiwijono. Dia berharap masyarakat memberikan masukan dan memahami
lebih dahulu substansi aturna yang disusun. "Sehingga masukan yang diberikan bisa lebih fokus
dan substantif," katanya, mengimbuhkan.
Pengesahan UU Cipta Kerja memperoleh sejumlah penolakan dari elemen masyarakat. Kelompok
masyarakat, utamanya buruh, menganggap beberapa klausul dalam UU ini mengurangi hak-hak
pekerja.
FRANCISCA CHRISTY ROSANA.
165
