Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2020

Menurut dia, program sosialisasi dan konsultasi publik ini akan menggandeng seluruh
kementerian dan lembaga yang menjadi penanggungjawab teknis dari semua sektor di UU
Ciptaker,pemerintah daerah,dan semua asosiasi usaha.

Kemudian, serikat pekerja, paraahli dan praktisi terkait, seluruh media dan para akademisi di
perguruan tinggi seluruh Indonesia, serta semua komponen masyarakat yang diharapkan akan
memberikan masukan substansi RPP dan draf Perpres.

Dia menjelaskan sosialisasi dan konsultasi publik akan dilakukan dalam waktu dekat setelah
sebagian besar aturan turunan itu selesai pembahasannya.

Pemerintah terus bergerak untuk menyelesaikan peraturan pelaksanaan turunan UU Ciptaker
yang ditargetkan untuk selesai minggu ini atau paling lambat Jumat (20/11), kecuali hanya untuk
beberapa RPP tertentu yang memang perlu konsolidasi substansi dengan banyak kementerian/
lembaga.

Aturan tuninan tersebut ialah 40 Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden
(Perpres).

Hingga saat ini, sudah ada 24 RPP yang telah diselesaikan pembahasannya dengan semua
kementerian/lembaga terkait, dan akan terus dikebut untuk merampungkan sisanya dengan
melakukan pembahasan bersama semua kementerian dan lembaga pekan ini.

Dia menambahkan selain 24 RPP tersebut, saat ini sudah ada draf awal RPPnya, namun sedang
dalam tahap sinkronisasi antar-kementerian dan lembaga.

"Kami terus mendorong percepatan penyelesaian RPP di internal pemerintah, agar segera dapat
diunggah di portal resmi UU Cipta Kerja," imbuhnya.

Adapun portal resmi adalah https://uu-ciptukerja.go.id tujuannya supaya masyarakat dapat
segera mengakses dan mengunduh draf RPP, sehingga dapat segera memberikan masukan dan
usulan atas substansi RPP tersebut.

Sebelumnya, pemerintah mengundang dan membuka ruang partisipasi publik yang seluas-
luasnya dalam penyusunan dan perumusan RPP dan RPerpres turunan UU Ciptaker.

Secara fisik, bisa diakses langsung dengan mendatangi Posko Ciptaker di Kantor Kemenko
Perekonomian di Gedung Pos Besar Lantai 6 di Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1 Jakarta
Pusat dan akses secara daring melalui portal resmi UU Ciptaker.

Pemerintah berharap dengan penyediaan akses yang mudah kepada masyarakat, baik akses
secara fisik maupun secara daring,akan memudahkan dan lebih mendorong masyarakat untuk
dapat memberikan masukan terhadap substansi dan materi RPP dan RPerpres turunan UU
Ciptaker.(Ant)

169