Page 175 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2020

Judul Tingkatkan Kompetensi SDM, KKP Susun Peta Okupasi Nasional
Nama Media investor.id
Newstrend Peta Okupasi Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan
Halaman/URL https://investor.id/business/tingkatkan-kompetensi-sdm-kkp-susun-
peta-okupasi-nasional
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-11-16 09:48:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Sjarief Widjaja (Kepala BRSDM KKP) Penyusunan peta okupasi ini akan menjadikan
profesi nelayan, pembudidaya ikan maupun pengolah perikanan sebagai profesi yang terhormat

Ringkasan
Industri 4.0 menuntut setiap tenaga kerja memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan agar
dapat bertahan di tengah persaingan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan
Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menyusun peta okupasi
nasional sektor kelautan dan perikanan.

Pengesahan peta okupasi ini sendiri melibatkan empat lembaga lainnya yaitu Kementerian
Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Badan Perencanaan dan Pembangunan
Nasional dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

TINGKATKAN KOMPETENSI SDM, KKP SUSUN PETA OKUPASI NASIONAL
Industri 4.0 menuntut setiap tenaga kerja memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan agar
dapat bertahan di tengah persaingan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan
Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) menyusun peta okupasi
nasional sektor kelautan dan perikanan.

Peta okupasi nasional ini disusun sebagai kerangka acuan Standar Kompetensi Kerja Nasional
Indonesia (SKKNI) pada bidang kelautan dan perikanan. Penyusunannya dilakukan bersama
dengan para stakeholder terkait yaitu asosiasi industri, asosiasi profesi, akademisi dan praktisi
di bidang kelautan dan perikanan, tujuannya menyiapkan strategi bersama untuk menghadapi
tantangan kualifikasi SDM terkini.

Pengesahan peta okupasi ini sendiri melibatkan empat lembaga lainnya yaitu Kementerian
Ketenagakerjaan, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, Badan Perencanaan dan Pembangunan
Nasional dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
174