Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2020
P. 179
Judul KKP sahkan peta okupasi bersama empat lembaga
Nama Media antaranews.com
Newstrend Peta Okupasi Nasional Sektor Kelautan dan Perikanan
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1841312/kkp-sahkan-peta-
okupasi-bersama-empat-lembaga
Jurnalis M Razi Rahman
Tanggal 2020-11-16 09:11:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Sjarief Widjaja (Kepala Badan Riset dan SDM KKP) pada bidang kelautan dan bidang
perikanan. Penyusunannya dilakukan bersama dengan para stakeholders terkait, yaitu asosiasi
industri, asosiasi profesi, akademisi, dan praktisi di bidang kelautan dan perikanan
negative - Sjarief Widjaja (Kepala Badan Riset dan SDM KKP) Dulu anak-anak pesisir diajak atau
ditawari ikut berangkat melaut tanpa tahu apa yang akan mereka lakukan, tanpa tahu apa risiko
yang akan dihadapi, dan tanpa tahu apa hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan.
Penyusunan peta okupasi ini akan menjadikan profesi nelayan, pembudi daya ikan, maupun
pengolah perikanan ini sebagai profesi yang memiliki kehormatan. Mereka memiliki hak dan
kewajiban yang diakui oleh negara
neutral - Yugi Prayanto (Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia) Potensi pekerjaan di industri
perikanan masih sangat besar dan terbuka mulai dari aspek teknis hingga level manajerial. Kami
siap bantu jembatani tetapi tentu harus terbukti berkualitas dan bagus
Ringkasan
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dalam membuat peta okupasi sektor
kelautan dan perikanan, yang disahkan bersama empat lembaga yaitu Kementerian
Ketenagakerjaan, Bappenas, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Kadin.
Direktur Bina Produktivitas Kemnaker Fahrurozi menyambut baik penyusunan peta okupasi
kelautan dan perikanan, yang dinilai bakal membantu peningkatan kualitas tenaga kerja
Indonesia.
Senada, Direktur Ketenagakerjaan Bappenas Mahatmi Saronto menyampaikan, penyusunan
rencana kebutuhan tenaga kerja kelautan dan perikanan juga harus disesuaikan dengan peta
okupasi yang dibuat.
178
