Page 180 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2020

KKP SAHKAN PETA OKUPASI BERSAMA EMPAT LEMBAGA

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dalam membuat peta okupasi sektor
kelautan dan perikanan, yang disahkan bersama empat lembaga yaitu Kementerian
Ketenagakerjaan, Bappenas, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, dan Kadin.

" pada bidang kelautan dan bidang perikanan. Penyusunannya dilakukan bersama dengan para
stakeholders terkait, yaitu asosiasi industri, asosiasi profesi, akademisi, dan praktisi di bidang
kelautan dan perikanan," kata Kepala Badan Riset dan SDM KKP Sjarief Widjaja dalam siaran
pers di Jakarta, Senin.

Menurut dia, tujuannya menyiapkan strategi bersama untuk menghadapi tantangan kualifikasi
SDM terkini. Peta okupasi ini terdiri dari 251 okupasi atau jenis jabatan dalam proses bisnis
kelautan dan perikanan, di mana 126 di antaranya merupakan jenis jabatan di bidang kelautan
dan 125 lainnya jenis jabatan bidang perikanan.

Sjarief Widjaja menyebut penyusunan peta okupasi nasional bidang kelautan dan perikanan ini
merupakan sebuah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia berpendapat bahwa dengan adanya peta okupasi akan mengubah pola usaha perikanan dari
yang semula suatu kegiatan turun temurun mengikuti orang tua dan nenek moyang menjadi
sebuah profesi yang memiliki standardisasi dan dihargai.

"Dulu anak-anak pesisir diajak atau ditawari ikut berangkat melaut tanpa tahu apa yang akan
mereka lakukan, tanpa tahu apa risiko yang akan dihadapi, dan tanpa tahu apa hak-hak yang
seharusnya mereka dapatkan. Penyusunan peta okupasi ini akan menjadikan profesi nelayan,
pembudi daya ikan, maupun pengolah perikanan ini sebagai profesi yang memiliki kehormatan.
Mereka memiliki hak dan kewajiban yang diakui oleh negara," jelas Sjarief.

Menurut Sjarief, beberapa yang harus dilakukan untuk menyusun peta okupasi nasional ini
antara lain merumuskan semesta masalah seperti struktur ketenagakerjaan di industri perikanan,
serta menyusun tingkat dan jenis pekerjaan.

Sementara itu, Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan (Puslatluh KP)
Lilly Aprilya Pregiwati menilai peta okupasi ini sudah sangat dibutuhkan masyarakat industri,
lembaga pendidikan dan pelatihan, maupun lembaga sertifikasi profesi demi menciptakan SDM
berdaya saing tinggi.

Lilly menjelaskan, peluncuran peta okupasi bertujuan untuk menyinergikan program dan
kegiatan pelatihan, pendidikan, dan penyuluhan kelautan dan perikanan dengan peta okupasi.

Ia mengutarakan harapannya agar peta okupasi ini dapat memberikan manfaat dalam
perencanaan dan pengembangan SDM kelautan dan perikanan, baik di lingkungan pendidikan
maupun pelatihan vokasi dalam dunia usaha dan industri.

Direktur Bina Produktivitas Kemnaker Fahrurozi menyambut baik penyusunan peta okupasi
kelautan dan perikanan, yang dinilai bakal membantu peningkatan kualitas tenaga kerja
Indonesia.

Senada, Direktur Ketenagakerjaan Bappenas Mahatmi Saronto menyampaikan, penyusunan
rencana kebutuhan tenaga kerja kelautan dan perikanan juga harus disesuaikan dengan peta
okupasi yang dibuat.
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Kunjung Masehat mengatakan, hambatan
penyerapan SDM kelautan dan perikanan di dunia kerja terjadi karena tidak adanya link and

179