Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 17 NOVEMBER 2020

"Harus atas rekomendasi dari KPK, kami harus memadankan data penerima program ini dengan
wajib pajak."
"Karena di peraturan menteri itu mereka yang dilaporkan upahnya di bawah Rp 5 juta."

"Nah, kalau upahnya di atas itu dan wajib pajak berarti mereka tidak berhak menerima," ujar
dia.

Dirinya menjelaskan bahwa saat ini data penerima subsidi gaji Rp 600.000 termin pertama dalam
tahap evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak
(DJP).

Lebih lanjut kata Ida, evaluasi data ini dilakukan atas usulan dari KPK agar penerima subsidi gaji
sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 14 Tahun 2020.
Baca juga: KABAR BAIK Subsidi Gaji Gelombang 2 Akan Cair Awal November 2020, Ini Cara Cek
Terdaftar Atau Tidak

"Bagaimana dengan pencairan tahap kedua?"

"Setelah kami mencairkan tahap pertama atas rekomendasi KPK kami perlu memadankan data
penerima dengan data wajib pajak di Kementerian Keuangan," ujar dia.
"Sekarang dalam proses pemadanan data. Untuk memastikan bahwa penerima program subsidi
upah itu sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, harus upah yang di bawah Rp 5
juta," sambung Ida.

Dia menargetkan evaluasi data penerima program BLT subsidi gaji gelombang 2 yang dilakukan
oleh DJP Kemenkeu akan dituntaskan dalam waktu dekat.

"Mudah-mudahan hari ini atau besok (padanan data) sudah bisa selesai. Begitu data itu selesai
dikonfirmasi langsung kami salurkan," ucap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

4. Diwacanakan Berlanjut Tahun Depan

Sebelumnya, Ida belum bisa memastikan bantuan subsidi gaji dari pemerintah akan berlanjut
hingga tahun 2021.

Meski sebelumnya, dirinya sempat menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan bantalan
sosial sebagai upaya meningkatkan daya beli konsumsi bagi pekerja atau buruh.

Baca juga: Tahun Depan Upah Minimum Tak Naik, Subsidi Gaji Apakah Berlanjut? Ini Kata
Menaker Ida Fauziyah
Ida mengatakan, saat ini pemerintah masih menghitung kemampuan Kas Negara apakah mampu
atau tidaknya melanjutkan bantuan subsidi gaji tersebut.

"Kemarin ketemu dengan Pak Menko (Perekonomian) akan menghitung kemampuannya untuk
terus bisa mensubsidi di tahun 2021," ujar Ida.

Lebih lanjut kata Ida, selain menghitung keuangan negara, pemerintah juga melihat kondisi
perekonomian nasional tahun depan.

"Tentu akan kami beritahukan kemudian. Tapi, pemerintah memperhatikan akan memperhatikan
kondisi perekonomian nasional kita," kata dia.

Pencairan BLT bantuan subsidi upah dilakukan via bank BUMN yang tergabung dalam Himbara.
73