Page 39 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 31 AGUSTUS 2021

KEMENAKER BAKAL BIKIN PETA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN SELURUH
INDONESIA
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Haiyani Rumondang
menyatakan ke depannya pihaknya menginginkan adanya peta pengawasan seluruh Indonesia,
termasuk jumlah perusahaan yang ada di setiap provinsi, serta pemetaan kebutuhan pengawas
yang diperlukan.

"Kami sudah lakukan beberapa perubahan dengan cara kerja kami, dengan melengkapi melalui
sistem-sistem yang memudahkan bagi para serikat pekerja/serikat buruh," kata Haiyani, di
Jakarta, Senin (30/8).

Kementerian Ketenagakerjaan melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan K3 menggelar kegiatan silaturahmi dengan pimpinan Konfederasi Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat sinergisitas antara unsur pemerintah dengan SP/PB,
khususnya dalam bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

Haiyani menjelaskan sesuai dengan 9 Lompatan Besar Kemnaker yang dicanangkan oleh
Menaker Ida Fauziyah, Pengawas Ketenagakerjaan dituntut untuk mampu melakukan reformasi
pengawasan ketenagakerjaan, salah satunya melalui kolaborasi serta membangun sinergi
dengan stakeholders ketenagakerjaan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

"Silaturahmi ini bisa menjadi momentum untuk dapat bertemu dengan pimpinan Konfederasi
Serikat Pekera/Serikat Buruh agar dapat berkolaborasi, berinteraksi, dan bersinergi secara terus
menerus," kata Dirjen Haiyani saat membuka Silaturahmi Ditjen Binwasnaker dengan pimpinan
Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Jakarta, Senin (30/8).

Dirjen Haiyani mengatakan sinergi pengawasan ketenagakerjaan yang dibangun tidak hanya
dengan SP/SB, namun juga dengan seluruh stakeholders .

"Apa yang harus kita kerjasamakan, koordinasi dan kolaborasi supaya paham dengan fungsi
masing-masing," kata Dirjen Haiyani Rumondang.

Menurut Dirjen Haiyani, peran SP/SB dalam pengawasan ketenagakerjaan sangat penting di
masa kondisi pandemi COVID-19 . Pada saat ini, SP/SB dapat berperan mendorong perusahaan
yang mampu secara finansial agar melaksanakan hak normatif pekerja sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pengusaha yang mengalami kesulitan cash flow sehingga belum mampu membayar
penuh hak pekerja, maka wajib berkomunikasi dgn SP/SB yang ada di perusahaan, sehingga ada
solusi yang tidak mengorbankan buruh.
"Perlunya menjalin komunikasi yang baik antara pengawas ketenagakerjaan dan Serikat
Pekerja/Serikat Buruh khususnya dalam hal deteksi dini permasalahan ketenagakerjaan
diperusahaan," ucap Haiyani.

38