Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JANUARI 2021

Judul UMKM minta aturan pesangon PP Cipta Kerja tidak memberatkan
Nama Media antaranews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1965416/umkm-minta-aturan-
pesangon-pp-cipta-kerja-tidak-memberatkan
Jurnalis Unggul Tri Ratomo
Tanggal 2021-01-24 21:24:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

positive - Sutrisno Iwantono (Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil dan Menengah
(Komnas UKM)) Beberapa hari lalu ada lebih dari 10 asosiasi yang menaungi usaha mikro kecil
dan menengah (UMKM) berkumpul dan menyampaikan aspirasi melalui Kolaborasi Masyarakat
UKM (Komnas UKM) agar peraturan pemerintah (PP) sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja
tidak menjadi kontra produktif bagi keberadaan UMKM, antara lain soal pesangon

neutral - Sutrisno Iwantono (Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil dan Menengah
(Komnas UKM)) Ketentuan ini dirasakan sangat memberatkan usaha mikro kecil, karena sudah
pasti mereka tidak mampu membayarnya, dan itu sanksinya berat. Karena itulah kita

neutral - Sutrisno Iwantono (Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil dan Menengah
(Komnas UKM)) Saya rasa aspirasi kita sudah ditampung oleh Kemenkop UKM untuk bisa
dirundingkan dengan Kemenaker. Mudah-mudahan Kemenkop UKM bisa memfasiltasi hal ini.
Kita sedang tunggu apa hasilnya

neutral - Sutrisno Iwantono (Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil dan Menengah
(Komnas UKM)) Kita berharap nanti di lapangan ini bisa berjalan lancar. Takutnya di daerah
membuat kreativitas yang menyulitkan dalam pelaksanaannya

neutral - Sutrisno Iwantono (Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil dan Menengah
(Komnas UKM)) Kita berharap nanti di lapangan ini bisa berjalan lancar. Takutnya di daerah
membuat kreativitas yang menyulitkan dalam pelaksanaannya.

Ringkasan

Ketua Umum Kolaborasi Masyarakat Usaha Kecil dan Menengah (Komnas UKM) Sutrisno
Iwantono mengharapkan aturan pesangon dalam Peraturan Pemerintah (PP) sebagai tindak
lanjut Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberatkan pengusaha

Tentang pesangon itu, kata Iwantono, pengusaha mikro dan kecil menyampaikan keberatan jika
diperlakukan sama dengan usaha besar. Ia mengatakan, dalam draf di Rancangan Peraturan

15