Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JANUARI 2021

Dalam BSU ini ada pekerja yang layak menerima, tapi belum mendapatkan bantuan. Kira-kira
apa penyebabnya?
Biasanya rekening yang belum dapat tersalurkan disebabkan beberapa hal. Adapun di antaranya
duplikasi data, nomor rekening yang tidak valid, rekening sudah tutup atau terblokir karena pasif
dalam jangka waktu yang lama, serta rekening tidak sesuai dengan NIK, dibekukan.

Untuk menyelesaikan permasalahan itu, ada kendala waktu yang terbatas. Akhir Desember 2020,
seluruh dana sisa harus dikembalikan ke kas negara sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri
Keuangan. Uang yang dikembalikan ke kas negara sebagai bentuk pertanggungjawaban
keuangan, mengingat tahun anggaran 2020 sudah berakhir

Apakah pekerja tersebut masih akan menerima bantuan?

Saya pastikan penerima BSU yang datanya sudah valid dan tidak ada masalah, i penyaluran akan
diupayakan untuk dilanjutkan kembali. Jadi mudah-mudahan pada bulan Januari ini rekonsiliasi
data dengan bank penyalur sudah selesai dilakukan. Maka akan kita mintakan kembali ke
perbendaharaan negara untuk menyalurkan kembali.

Sejauh ini, berapa rincian realisasi anggaran dari program BSU?

Penyaluran program BSU bagi pekerja/buruh telah mencapai 98,91 persen dengan total realisasi
anggaran BSU yang tersalurkan sebesar 29.444.763.600.000 rupiah. Total, penerima BSU secara
nasional sebanyak 12.403.896 orang, dengan rata-rata gaji 3,12 juta rupiah dan total
perusahaan yang pekerjanya penerima bantuan subsidi upah sebanyak 413.649 perusahaan.

Selain BSU, bagaimana tanggapan Anda terkait adanya kekhawatiran UU Cipta Kerja akan
membebani keberlangsungan para pekerja?

Kami terus menyempurnakan empat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai aturan
turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pembahasannya
menggunakan metode bersama Tim Tripartit, antara buruh, pengusaha, dan pemerintah.

Salah satu RPP yang disusun adalah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Jaminan
Kehilangan Pekerjaan (JKP). Beberapa negara telah menerapkan program Jaminan Kehilangan
Pekerjaan, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia.

JKP merupakan program baru dalam sistem jaminan sosial nasional, yang terdiri atas manfaat
uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan. m ma'rup/P-4

5