Page 8 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JANUARI 2021

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar, Minggu (24/1/2021),
mengatakan, persoalan klasik kepesertaan jaminan sosial makin krusial di tengah pandemi.
Banyak program pemerintah untuk membantu pekerja terdampak Covid-19 berpatok pada data
BP Jamsostek, seperti subsidi upah dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang akan diluncurkan
pemerintah.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah saat ini tengah mengevaluasi
program jaminan sosial ketenagakerjaan. Salah satu isu krusial yang menjadi sorotan pemerintah
adalah kepesertaan di BP Jamsostek yang menurun dan banyaknya perusahaan yang tidak
menjalankan kewajiban karena terdampak Covid-19.

PERKUAT SANKSI PENGABAIAN

Pemerintah perlu memperkuat sanksi atas ketidakpatuhan perusahaan mendaftarkan pekerja di
BP Jamsostek. Banyak program terkendala karenanya. Pemerataan program bantuan dan
jaminan sosial bagi pekerja terkendala cakupan kepesertaan BP Jamsostek yang masih terbatas.
Pemerintah mesti memperjelas dan memperkuat sanksi terhadap ketidakpatuhan perusahaan
mengingat kasus pemutusan hubungan kerja dan merumahkan karyawan terus meningkat
selama pandemi Covid-19.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, akibat pandemi Covid-19, jumlah peserta BP
Jamsostek turun 2,69 juta orang dari 54,45 juta orang pada 2019 jadi 51,75 juta orang. Cakupan
kepesertaan turun baik untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Pensiun, dan Jaminan
Hari Tua, akibat banyaknya perusahaan yang terdampak pandemi.

Sebagai perbandingan, jumlah penduduk Indonesia yang bekerja per Agustus 2020 adalah
128,45 juta orang. Dengan demikian, kepesertaan BP Jamsostek saat ini baru mencakup sekitar
40 persen dari total penduduk bekerja.
Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Timboel Siregar, Minggu (24/1/2021),
mengatakan, persoalan klasik kepesertaan jaminan sosial makin krusial di tengah pandemi.
Banyak program pemerintah untuk membantu pekerja terdampak Co-vid-19 berpatok pada data
BP Jamsostek, seperti subsidi upah dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang akan diluncurkan
pemerintah.

Isu kepesertaan tidak bisa terus-menerus jadi polemik tanpa solusi konkret. "Ketidakpatuhan
pemberi kerja untuk menjalankan kewajibannya mendaftarkan pekerja ke BP Jamsostek harus
segera dicarikan solusinya mengingat hal itu merugikan pekerja dan berkaitan dengan berbagai
program penting pemerintah ke depan," kata Timboel.

Tata cara pengenaan sanksi terhadap perusahaan yang lalai sebenarnya sudah diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif
kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan
Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Namun, pada penerapannya,
pengenaan sanksi itu belum tegas.

Di sisi lain, pekerja juga harus diperbolehkan mendaftarkan diri jika perusahaannya abai. Selama
ini, faktanya, pekerja yang belum didaftarkan ke BP Jamsostek tidak bisa mendaftarkan diri
sendiri. Padahal, hal ini sudah diatur juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor
70/PUU-IX/2011 dan Putusan M K Nomor 82/PUU-X/2012.

Dalam putusan itu, MK membuat norma baru pada Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa pekerja berhak mendaftarkan diri

7