Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JANUARI 2021

- Klik ' Login ' atau Masuk dengan mengisikan e-mail dan password.

- Kemudian masukan nomor KTP dan tanggal lahir, dan klik Berikutnya .

- Lengkapi data diri di antaranya nama lengkap, alamat e-mail, alamat tempat tinggal alamat
domisili, pendidikan, status kebekerjaan, dan unggah swafoto sambil memegang KTP.

Langkah selanjutnya dalam pembuatan Kartu Prakerja adalah mengikuti tes. Tes Kartu Prakerja
Tes ini bertujuan untuk mengenali kompetensi dan potensi yang kamu miliki. Tes berisi 18 soal
yang harus dikerjakan dalam waktu maksimal 25 menit. Soal yang diujikan berupa soal
matematika, pengurutan instruksi, dan pemahaman bacaan non-sastra.

Penggunaan alat bantu corat-coret seperti kertas, pensil/pulpen diperbolehkan untuk
menyelesaikan soal. Setelah isi tes, hasil tes akan dievaluasi, mohon menunggu sebentar sekitar
lima menit. Jika sudah lima menit belum ada perubahan, silahkan klik tombol Refresh. Kemudian,
Anda akan menerima notifikasi hasil tes lolos/gagal.

Cara Cek Penerima Bansos Tunai Rp 300 Ribu di dtks.kemensos.go.id, Ini Panduan Mencairkan
BST Cek Nama Penerima BLT UMKM Rp 2,4 Juta: Login ke eform.bri.co.id/bpum dengan Nomor
KTP Apa itu Kartu Prakerja? Dikutip dari prakerja.go.id, program Kartu Prakerja adalah program
pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan.

Kartu Prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, tetapi juga untuk
pekerja/buruh yang terkena PHK dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan
kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah,
termasuk pelaku usaha mikro dan kecil.

Tujuan dari program Kartu Prakerja ini adalah untuk mengembangkan kompetensi angkatan
kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan
kewirausahaan.

Namun, Kartu Prakerja tidak dapat diberikan kepada: - Pejabat Negara; - Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; - Aparatur Sipil Negara; - Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; - Kepala Desa dan perangkat desa; dan -
Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik
daerah.

73