Page 140 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 140
Lebih lanjut, LaNyalla mendorong integrasi data BPJS Ketenagakerjaan dengan seluruh
pemangku kepentingan, agar program JKP berjalan tepat sasaran. Kemudian, pemerintah bisa
menggencarkan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar program tersebut dapat
diketahui secara luas.
"Para penerima manfaat program ini juga harus aktif mengakses informasi. Dengan begitu, para
pekerja yang mendapat manfaat dari program tersebut dapat berwirausaha atau melakukan
kegiatan ekonomi lainnya," tutur Ketua Dewan Kehormatan Kamar Dagang dan Industri (Kadin)
Jatim ini.
Diketahui, JKP merupakan program baru yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Program tersebut akan diatur dalam Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) sebagai aturan turunan.
JKP akan menjadi tanggungan pemerintah dengan membayarkan iuran ke BPJS
Ketenagakerjaan. Nantinya, peserta akan mendapatkan manfaat selama 6 bulan jika terkena
PHK.
Besaran manfaat yang akan diterima sebesar 45 persen dari upah selama 3 bulan, dan 25 persen
pada bulan berikutnya. Implementasi JKP, pemerintah telah mengalokasikan modal awal sebesar
Rp 6 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. BONI
caption :
AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
139
