Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 142
Judul Ketua DPD La Nyalla: THR Adalah Hak Pekerja
Nama Media liputan6.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.liputan6.com/news/read/4535054/ketua-dpd-la-nyalla-thr-
adalah-hak-pekerja
Jurnalis Liputan6.com
Tanggal 2021-04-18 05:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - LaNyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPR RI) Pembayaran THR, khususnya untuk
pekerja di Jawa Timur, harus dibayarkan full. Jika memang perusahaan dalam keadaan yang
tidak stabil keuangannya, atau tidak mampu bayar, maka harus ada transparansi dengan para
pekerja
positive - LaNyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPR RI) Kita minta pemerintah daerah terus
mengawal dan terus mengawasi mengenai pembayaran THR. Dan juga meminta kepada
Disnakertrans untuk terus mengawal pelaksanaannya. Bagaimana pun pekerja harus mendapat
haknya
negative - La Nyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI) Kita memahami karena keadaan pandemi
banyak perusahaan yang terdampak, tetapi bagaimanapun THR adalah hak pekerja dan harus
diutamakan. Oleh sebab itu, perusahaan harus terbuka dan jujur mengenai kondisinya
Ringkasan
Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta perusahaan di Jawa Timur tidak mencicil
pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). La Nyalla minta perusahaan jujur jika tidak mampu
membayar THR sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur akan membahas
dengan pekerja secara terbuka.
KETUA DPD LA NYALLA: THR ADALAH HAK PEKERJA
Jakarta - Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta perusahaan di Jawa Timur tidak
mencicil pembayaran Tunjangan Hari Raya ( THR ). La Nyalla minta perusahaan jujur jika tidak
mampu membayar THR sehingga Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Timur akan
membahas dengan pekerja secara terbuka.
"Pembayaran THR, khususnya untuk pekerja di Jawa Timur, harus dibayarkan full. Jika memang
perusahaan dalam keadaan yang tidak stabil keuangannya, atau tidak mampu bayar, maka harus
141