Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

DI BALIK RENYAHNYA AYAM KFC ADA KESEJAHTERAAN BURUH YANG MELEMPEM

Ayam KFC memang renyah dan enak, tapi di balik itu ada kesejahteraan buruh yang justru
melempem. PT Fast Food Indonesia mendapat protes dari para pekerjanya. Perusahaan
pemegang hak waralaba tunggal untuk Kentucky Fried Chicken (KFC) tersebut dianggap
menyalahi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sejak April 2020 atau satu bulan setelah COVID-19 dinyatakan resmi masuk ke Indonesia, KFC
Indonesia memotong upah para pekerja sebesar 30-50 persen. Insentif lembur tak cair. Pada
bulan yang sama, 450 pekerja di Gresik, Surabaya, Malang, Mojokerto, Jombang, dan Sidoarjo
dirumahkan, berbarengan dengan penutupan sementara gerai yang ada di daerah-daerah
tersebut.

Para pekerja sempat menggelar protes pada November 2020. Ketika itu Solidaritas Perjuangan
Buruh Indonesia (SPBI) KFC menuntut perusahaan menunaikan pembayaran THR. THR
dibayarkan dalam tiga termin, dengan termin pertama sebesar 50 persen pada Agustus 2020.

Menurut Koordinator Wilayah SPBI KFC Anthony Matondang, semua yang dilakukan perusahaan
didalilkan kepada kebijakan pemerintah tentang bisnis dalam masa pandemi. Lewat Surat Edaran
Nomor M/3/HK.04/III/2020, perusahaan diberikan keleluasaan untuk menyesuaikan
pembayaran. Berlanjut dengan Permenaker Nomor 2 Tahun 2021. Pada Pasal 6 ayat (1),
perusahaan juga diperbolehkan melakukan penyesuaian besaran upah.

Senin kemarin (12/4/2021) para buruh mendatangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan dan
mengadukan nasib mereka. "Kami serahkan berkas perkara KFC. Dan akan secepatnya
ditindaklanjuti," ujar Anthony kepada reporter Tirto, Selasa (13/4/2021). "Kami mendesak
Kementerian Ketenagakerjaan dalam hal ini Dirjenbinawas untuk melakukan pemeriksaan
dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan di PT Fast Food Indonesia," tambahnya.

Setelah protes dan mengunjungi Kemnaker, KFC Indonesia mengeluarkan internal memo. Dalam
memo tersebut mereka menyatakan seluruh karyawan bekerja 40 jam per minggu; perusahaan
juga akan menormalkan upah. Sebelumnya, karena upah dipangkas 30 persen, para buruh hanya
bekerja 20 jam per minggu.

Anehnya memo tersebut tertanggal 12 Maret 2021 dan "pelaksanaan ketentuan ini berlaku sejak
1 April 2021," tulis People Management Manager PT Fast Food Indonesia Risma D Sibarani.
Anthony dan SPBI tentu heran karena tanggal surat terbit sebulan lalu. "Inilah ngawurnya KFC,"
ujar Anthony.

Nestapa Buruh KFC saat Corona: Gaji Dipangkas Sepihak & Dirumahkan Selain soal jam kerja
dan upah, Anthony mengatakan sampai sekarang "THR dan tunjangan-tunjangan" juga belum
jelas. Anthony berharap perusahaan bisa memberikan THR tahun ini sesuai PKB dan menaikkan
upah para pekerja di level staf dan membayarkan insentif lembur mereka.

Tirto berupaya mengonfirmasi semua persoalan ini kepada Direktur PT Fast Food Indonesia
Justinus Dalimin Juwono dan CEO PT Fast Food Indonesia Eric Leong melalui pesan singkat dan
sambungan telepon. Namun keduanya tidak merespons.

Namun Sekretaris Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi memastikan telah menerima berkas
perkara tersebut melalui Ditjen Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI). Kini mereka sedang
melakukan investigasi.

"Kami menunggu hasil tim yang sudah mulai kami turunkan. [Hasilnya] segera nanti kami
sampaikan," ujar Anwar kepada reporter Tirto, Selasa.

146