Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 152
PERUSAHAAN YANG TAK MAMPU BAYAR THR WAJIB TUNJUKKAN BUKTI
TRANSPARAN
BANDUNG, - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mewajibkan seluruh perusahaan
menunjukkan bukti secara transparans jika tak mampu membayar tunjangan hari raya ( THR )
Lebaran 2021 kepada pekerjanya akibat terdampak pandemi Covid-19. Tanpa bukti transparan,
perusahaan tak bisa mendapatkan keringanan terkait THR.
Diketahui, pemerintah pusat meminta perusahaan membayar THR bagi pekerja secara penuh
sebelum Lebaran. Pemberian THR tanpa mencicil atau menunda bertujuan untuk meningkatkan
daya beli masyarakat. THR harus dibayarkan selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Lebaran
2021. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Rachmat Taufik Garsadi
menegaskan, Pemprov Jabar bakal menengahi perundingan perusahaan dengan pekerja ketika
ada persoalan terkait THR Lebaran 2021.
"Perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan belum mampu membayar THR harus
membuktikan ketidakmampuan kepada pekerja atau buruh lewat laporan keuangan yang
transparan," kata Taufik, Sabtu (17/4/2021).
Dialog antara perusahaan dan pekerja, ujar Taufik, dapat menjadi salah satu solusi bagi
perusahaan yang tidak mampu memberikan THR. Pemprov Jabar akan menjadi penengah dalam
dialog tersebut untuk mencapai kesepakatan.
"Namun keringanan yang dapat ditolelir sesuai SE Menaker di atas hanya soal waktu
pembayaran. Sedangkan mengenai besaran THR, semua perusahaan di Indonesia wajib
membayar sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan," ujarnya.
Selanjutnya, tutur Taufik, untuk memberikan layanan pengaduan dalam pelaksanaan
pembayaran THR, Disnakertrans Jabar menyiapkan Layanan Posko Pengaduan THR di Kantor
Disnakertrans Jabar, Jalan Soekarno-Hatta nomor 532, Kota Bandung.
Selain itu, posko pengaduan THR juga disiapkan di UPTD Wasnaker Wilayah I Bogor, UPTD
Wasnaker Wilayah II Karawang, UPTD Wasnaker Wilayah III Cirebon, UPTD Wasnaker Wilayah
IV Bandung, dan UPTD Wasnaker Wilayah V Tasikmalaya serta layanan pengaduan melalui Hot
Line dengan menghubungi nomor 0811-2121-444.
Taufik menuturkan, Disnakertrans Jabar akan melakukan pengawasan untuk memastikan
perusahaan memenuhi aturan yang berlaku. "Kami terus mengawal dengan para pengawas
tenaga kerja kita untuk betul-betul seluruh perusahaan mengikuti aturan dan Perjanjian Kerja
Bersama untuk memberikan THR," tutur Taufik.
Sebelumnya, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengimbau seluruh perusahaan di Provinsi Jabar
untuk membayar penuh tunjangan hari raya (THR) tanpa dicicil sesuai arahan pemerintah pusat.
"Sesuai arahan, tolong dibayarkan penuh 100 persen," kata Ridwan Kamil saat ditemui di Trans
Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Senin (12/4/2021).
Bahkan, Kang Emil, sapaan akrabnya, meminta masyarakat melapor jika mendapati pelanggaran
pembayaran THR. "Yang tidak (dibayar) penuh tentu kita akan wasitkan seadil-adilnya karena
kita tahu situasi ekonomi belum pulih," ujar Kang Emil. Editor : Agus Warsudi.
151
