Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 148
Menurut dosen hukum ketenagakerjaan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Nabiyla Risfa Izzati,
pemotongan upah dalam kondisi mendesak tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan PP
Pengupahan. Namun situasinya berubah dengan kehadiran Permenaker 2/2021 yang
"melegalkan pemotongan upah dengan alasan Covid." "Tapi, permenaker ini harusnya spesifik
berlaku hanya di industri padat karya. KFC harusnya enggak masuk kriteria ini sehingga jelas
pemotongan upah ini melanggar ketentuan hukum," kata Nabiyla kepada reporter Tirto, Selasa.
KSPI Kerahkan 10 Ribu Buruh Tolak THR Dicicil.
147
