Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 184
"Prinsipnya THR itu harus dibayar. Itu prinsip pertama. Kalau toh memang ada ketidakmampuan,
harus dibicarakan dengan pekerja," kata Himawan.
Menurut Himawan, secara aturan seharusnya THR dibayarkan maksimal seminggu sebelum
lebaran. Namun, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah memberi keringanan kepada perusahaan
yang tak mampu bayar THR.
Keringanan tersebut, lanjut Himawan, pihak perusahaan diberi waktu maksimal hingga sehari
sebelum lebaran. Akan tetapi, perusahaan tetap diminta jujur terkait kondisi keuangan.
"Pengusaha harus jujur, kalau enggak bisa bayar, alasannya harus dilaporankan. Kalau perlu ada
audit eskternal supaya dapat dikontrol cashflow mereka," jelasnya.
Himawan juga meminta agar pekerja tidak melakukan mogok kerja. Oleh karena itu, dia berharap
perusahaan tetap membayarkan THR meski dalam situasi pandemi Covid-19.
"Bagi teman-teman pekerja kami larang untuk protes dan mogok kerja. Begitu juga, bagi
pengusaha, pandemi nggak boleh jadi alasan untuk tidak membayar THR," katanya.
Himawan menambahkan, Disnakertrans Jatim berencana akan membentuk Posko Pengaduan
THR pada akhir bulan April 2021 ini.
Posko ini untuk menampung pengaduan terhadap perusahaan yang tidak mampu membayarkan
THR. "Supaya cepat ditangani kalau ada perusahaan yang tidak mampu membayar THR,"
katanya.
(ngopibareng/jpnn) Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:.
183
