Page 181 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021

BERTEMU DISNAKERTRANS, KSPI MINTA PEMPROV JATENG SEGERA BENTUK
SATGAS THR
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah, melakukan audiensi dengan Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Tengah, di kantor Disnakertrans
Jateng, di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jum'at (16/4).

Dalam audiensi tersebut, KSPI meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Disnakertrans
Jateng, untuk segera membentuk Satgas THR. Hal itu sesuai dengan SE Menteri Tenaga Kerja
yang tertuang pada nomor M/6/HK.04/IV/2021.

Audiensi tersebut menghadirkan anggota KSPI Jateng yang berasal dari FSPMI (Federasi Serikat
pekerja Metal Indonesia), FSPKEP (Kimia, Industri dan Pertambangan), Farkes Reformasi dan
FSPN (Serikat Pekerja Nasional).

Kedatangan KSPI Jateng itu, diterima langsung oleh Kepala Disnakertrans Jateng, Ir. Sakina
Roselasari, M.Si., M.Sc; Kabid Pengawasan, Mumpuniati, SH. MH; dan Kabid Hubungan Industrial
Disnakertrans, Enik Nurhayatini, SH, M Hum.

Sekretaris KSPI Jateng, Aulia Hakim mengatakan, Satgas THR terdiri dari tiga unsur, yaitu
pemerintah, buruh/pekerja dan pengusaha. Fungsi Satgas THR, lanjut Aulia, dibentuk agar
mengawasi perusahaan yang tidak mengikuti arahan berdasarkan SE.

"Dibentuk untuk mengawasi perusahaan, yang tidak mengikuti arahan berdasarkan SE THR.
Satgas ini juga berfungsi sebagai pelayanan, konsultasi dan penegakan hukum pelaksanaan
pembayaran THR tahun 2021," kata Aulia Hakim saat audiensi dengan Kepala Disnakertrans
Provinsi Jateng.

Aulia menuturkan, pelaksanaan SE THR agar dapat berjalan dengan baik dan efektif yaitu harus
memiliki penegakan hukum yang tegas.

"Jika tidak ada penegasan dalam pelaksanaan SE dan pengawasan yang melekat serta mediasi
aktif pemerintah. Kami khawatir pembayaran tunjangan hari raya keagamaan tahun ini akan sulit
ditegakkan," ujarnya.

Baginya, dialog Lembaga Kerjasama (LKS) Bipartit antara perusahaan yang terdampak pandemi
sehingga pekerjanya bisa berujung kebuntuan dan memunculkan sengketa hubungan industrial
baru.
"Surat edaran yang diteken dan diumumkan pemerintah pada hari Senin, 12 April 2021 lalu.
Menurut analisa kami, mengharuskan semua perusahaan, baik terdampak maupun tidak, untuk
membayar THR secara utuh dan tepat waktu, sebelum hari raya Lebaran," tegasnya.

Menurut Aulia, SE itu sudah diatur yang berbunyi THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari
sebelum Lebaran dan khusus perusahaan yang terdampak pandemi, harus membuktikan
ketidakmampuannya dengan cara membuka laporan keuangan internal secara transparan
selama dua tahun terakhir ke pekerja/buruh dan melakukan dialog Bipartit.

"Menurut kami, akan lebih fair apabila data yang disajikan berasal dari hasil audit akuntan publik.
Tujuannya, agar lebih mempersempit ruang manipulasi data dari perusahaan-perusahaan yang
selama ini diduga nakal. Khususnya di Jawa Tengah," imbuhnya.

Aulia juga menjelaskan, perusahaan harus melaporkan hasil dialog Bipartitnya ke dinas
ketenagakerjaan setempat sebelum tujuh hari Lebaran dan tentunya akan sangat erat kaitannya
dengan tugas dan kewenangan Disnakertrans di tingkat provinsi, khususnya bidang
pengawasan.

180