Page 177 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 177
Menanggapi hal ini, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta Pemerintah Provinsi
Jawa Timur untuk mengawal pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). Senator asal Jatim itu
juga mendesak perusahaan untuk tidak mencicil pembayarannya THR tersebut.
"Jika tidak mampu harus jujur, karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Jawa Timur akan membahas dengan pekerja secara terbuka. Pembayaran THR, khususnya untuk
pekerja di Jawa Timur, harus dibayarkan full," kata La Nyalla, di Surabaya, Sabtu, 17 April 2021.
Ia juga menekankan bahwa apabila memang perusahaan dalam keadaan yang tidak stabil
keuangannya, atau tidak mampu bayar, maka harus ada transparansi dengan para pekerja,"
kata La Nyalla.
La Nyalla yang juga Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur ini mengatakan, THR harus
dibayarkan pada minggu terakhir bulan Ramadhan atau sepekan sebelum hari raya.
"Kita minta pemerintah daerah terus mengawal dan terus mengawasi mengenai pembayaran
THR. Dan juga meminta kepada Disnakertrans untuk terus mengawal pelaksanaannya.
Bagaimanapun pekerja harus mendapat haknya," ujar La Nyalla, kata Antara.
Dalam kegiatan saat mengisi agenda reses di dapilnya, La Nyalla sendiri mengaku memahami
keadaan pandemi yang membuat perusahaan terpukul.
"Kami memahami karena keadaan pandemi banyak perusahaan yang terdampak, tetapi
bagaimanapun THR adalah hak pekerja dan harus diutamakan. Oleh sebab itu, perusahaan harus
terbuka dan jujur mengenai kondisinya," tuturnya.
Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebelumnya menegaskan kepada
pengusaha yang tidak dapat membayar tunjangan hari raya (THR) 2021 baik secara penuh, atau
tepat waktu karena kondisi pandemi Covid-19, maka harus mencapai kesepakatan dengan
pekerja terkait pembayarannya.
"Kami mohon kerja sama para kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR
keagamaan kepada pekerja atau buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," kata
Ida Fauziyah.
Demikian ia juga menekankan kepada perusahaan yang tidak mampu membayar THR,
diwajibkan untuk melakukan dialog, dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan.
176
