Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 April 2021
P. 191
Judul La Nyalla minta Pemprov Jatim kawal pembayaran THR
Nama Media ijn.co.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://ijn.co.id/la-nyalla-minta-pemprov-jatim-kawal-pembayaran-thr/
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-17 15:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 7.500.000
News Value Rp 22.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - La Nyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI) Jika tidak mampu harus jujur, karena
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur akan membahas dengan
pekerja secara terbuka. Pembayaran THR, khususnya untuk pekerja di Jawa Timur, harus
dibayarkan full. Jika memang perusahaan dalam keadaan yang tidak stabil keuangannya, atau
tidak mampu bayar, maka harus ada transparansi dengan para pekerja
positive - La Nyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI) Kita minta pemerintah daerah terus
mengawal dan terus mengawasi mengenai pembayaran THR. Dan juga meminta kepada
Disnakertrans untuk terus mengawal pelaksanaannya. Bagaimana pun pekerja harus mendapat
haknya
negative - La Nyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI) Kami memahami karena keadaan
pandemi banyak perusahaan yang terdampak, tetapi bagaimanapun THR adalah hak pekerja
dan harus diutamakan. Oleh sebab itu, perusahaan harus terbuka dan jujur mengenai kondisinya
Ringkasan
Senator asal Jatim AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur
untuk mengawal pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), dan mendesak perusahaan untuk
tidak mencicil pembayarannya.
LA NYALLA MINTA PEMPROV JATIM KAWAL PEMBAYARAN THR
Surabaya - Senator asal Jatim AA La Nyalla Mahmud Mattalitti meminta Pemerintah Provinsi Jawa
Timur untuk mengawal pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), dan mendesak perusahaan
untuk tidak mencicil pembayarannya.
"Jika tidak mampu harus jujur, karena Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
Jawa Timur akan membahas dengan pekerja secara terbuka. Pembayaran THR, khususnya untuk
pekerja di Jawa Timur, harus dibayarkan full. Jika memang perusahaan dalam keadaan yang
190
